JAKARTA - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat berencana mengadakan rapat dalam waktu dekat guna mengkaji kebijakan program beasiswa bagi para pelajar di sekolah swasta.
Pihak legislatif akan memanggil Dinas Pendidikan untuk mendiskusikan mekanisme pelaksanaan serta ketersediaan sumber anggarannya.
"Banyak hal terkait ini (beasiswa), salah satunya ada enggak uangnya, mekanismenya seperti apa," kata anggota Komisi V DPRD Jabar Aceng Malki saat dihubungi melalui telepon seluler di Kabupaten Garut, Senin.
Dirinya menjelaskan bahwa Komisi V DPRD Jabar mengagendakan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Jabar ini paling cepat pada Selasa (30/6) atau Rabu (1/7).
Sejauh ini, Komisi V DPRD Jabar memang belum dilibatkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar terkait rencana penyaluran beasiswa untuk siswa sekolah swasta tersebut.
"Kalau di Komisi V belum dirapatkan karena kami dalam posisi tidak dilibatkan oleh Disdik Jabar, jadi belum ada tanggapan," katanya.
Aceng menegaskan bahwa pertemuan antara Komisi V DPRD dan Disdik Jabar nantinya akan fokus mengulas metode realisasi program, kriteria bagi para siswa penerima beasiswa di sekolah swasta, hingga payung hukum yang melandasinya.
"Syarat dan ketentuannya, apa dasar hukumnya, dan lain-lain," katanya.
Ia menjabarkan bahwa subsidi pendidikan untuk jenjang SMA/SMK swasta sebenarnya sudah berjalan sebelumnya melalui Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), di samping adanya program beasiswa khusus bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.
Sebelum mencuatnya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jabar dengan pihak sekolah swasta, Komisi V diakui sudah mengajukan permohonan agar disediakan alokasi dana pendidikan swasta dalam bentuk beasiswa.
Ia menyatakan dukungannya terhadap program subsidi pendidikan ini demi mewujudkan cita-cita bersama agar tidak ada anak yang putus sekolah, khususnya dalam meringankan beban masyarakat prasejahtera.
Namun, ia mengingatkan bahwa program tersebut wajib ditopang oleh kesiapan anggaran yang nyata.
"Pada dasarnya setuju untuk membantu swasta, cuman yang paling pokok, duitnya ada enggak gitu, jangan kayak seperti BPMU, kan tidak ada uangnya, akhirnya bergeser," katanya.