JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan langkah pemerintah memangkas harga liquefied natural gas (LNG) bagi sektor industri bertujuan untuk menjaga daya saing sekaligus memastikan keberlanjutan lapangan kerja di tanah air.
"Ini untuk industri yang menghasilkan produk. Karena kami menjamin dan ingin untuk mempertahankan lapangan pekerjaan yang ada," kata dia di Jakarta, Senin (29/6/2029).
Bahlil menjelaskan bahwa reduksi harga LNG tersebut ditempuh lewat langkah efisiensi pada seluruh rantai pasok, mulai dari sektor hulu hingga hilir dengan melibatkan pihak pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sampai badan usaha penyalur.
"Semuanya kena. Jadi bagian pemerintah dari hulunya itu kan ada bagian pemerintah. Kemudian di hilir juga kami minta mereka untuk turunkan cost. Pertamina juga kami turunkan. Jadi baik dari KKKS-nya, pemerintahnya, maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan," katanya.
Berdasarkan keterangan Bahlil, aturan baru ini mulai diterapkan secara efektif terhitung sejak hari ini saat diumumkan.
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa selama ini pihak pemerintah sudah memberlakukan tiga mekanisme harga gas untuk sektor industri, ialah lewat program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa, serta LNG. Namun, ia tidak menampik bahwa nilai jual LNG sempat melonjak sangat tinggi belakangan ini.
"Yang terjadi kenaikan itu, yang cukup signifikan itulah LNG. Dari harga 13-14 sampai 23 dolar AS," ujarnya.
Oleh sebab itu, menurutnya pihak pemerintah menetapkan kebijakan untuk turut memikul beban pemotongan biaya dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan di bidang gas agar nilai LNG untuk industri bisa dipangkas.
"Itu yang kemudian pemerintah ikut mengambil bagian tanggung jawab dengan hulu migas, kemudian KKKS dan Pertamina untuk kemudian kami memperkecil cost-nya. Ya ibarat kata begini, ini jangan terlalu banyak minta untung," ucapnya.
Di samping memotong harga LNG, pemerintah juga tengah gencar memperkokoh infrastruktur gas di tingkat nasional lewat pengerjaan jaringan pipa penghubung antardaerah. Bahlil menyebutkan bahwa pembangunan pipa gas tersebut sedang berproses dan ditargetkan rampung sebagian pada tahun 2027.
Pada wilayah Sumatera, pemerintah pun tengah menggarap jalur pipa Dumai–Sei Mangkei sekaligus memperluas kapasitas pipa yang sudah ada agar proses penyaluran gas menjadi lebih fleksibel.
"Kalau terjadi surplus gas di Sumatera, bisa kami alihkan ke Jawa. Kalau surplus di Jawa Timur, bisa kami alihkan ke Jawa Barat," ujar Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil menyampaikan keputusan memangkas harga liquefied natural gas (LNG) untuk kebutuhan industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari yang tadinya berada di kisaran 20-23 dolar AS per MMBTU.
Langkah ini diambil sebagai strategi mempertahankan daya saing industri dalam negeri sekaligus mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Keputusan strategis tersebut disepakati usai pemerintah menampung masukan dari para pelaku usaha di tengah situasi lonjakan harga gas global yang mengerek ongkos produksi.