JAKARTA – Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II di Denpasar, Bali, pada Senin untuk mendiskusikan peningkatan kapasitas fiskal di tingkat daerah guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta bermutu.
"Penguatan kapasitas fiskal daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan," ujar Ketua ADPSI Buky Wibawa Karya Guna.
Buky menjelaskan bahwa agenda utama dalam Rakernas II ADPSI ini mencakup berbagai poin strategis.
Poin-poin tersebut meliputi peningkatan kerja sama antara pusat dan daerah, memaksimalkan pendapatan asli daerah, mempertajam fungsi legislasi dan pengawasan, hingga merumuskan kebijakan fiskal guna menggali potensi pendapatan secara optimal.
Selain itu, pertemuan ini turut mengulas peran penting investasi dalam mempererat hubungan pusat-daerah serta taktik hilirisasi demi mendukung pembangunan nasional jangka panjang.
“Rangkaian pembahasan yang diangkat diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan, sehingga mampu menjadi masukan strategis bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Buky.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Barat tersebut berpandangan bahwa langkah pemerintah pusat yang sedang merestrukturisasi sektor fiskal demi skala nasional tidak sepatutnya mengorbankan hajat hidup masyarakat di daerah.
Baginya, kesuksesan program-program dari pusat bermuara pada bagaimana eksekusinya di tingkat daerah, sehingga fondasi pembangunan sudah seharusnya dimulai dengan memperkokoh daerah terlebih dahulu.
Salah satu isu krusial yang mencuat dalam forum tersebut yaitu adanya penurunan alokasi dana transfer ke daerah (TKD). Penurunan ini dianggap memberikan tekanan pada stabilitas fiskal pemerintah daerah.
Menyikapi hal tersebut, ADPSI mendesak para kepala daerah agar lebih inovatif dalam mengeksekusi pembangunan dan tidak menyandarkan seluruh anggaran pada dana transfer dari pusat.
Di waktu yang sama, ADPSI mendesak pemerintah pusat untuk bergotong-royong memperkokoh ketahanan anggaran daerah demi menjamin kelangsungan pembangunan di tingkat nasional.
"Bila fiskal daerah kuat, kualitas pelayanan publik meningkat, iklim investasi semakin baik, potensi daerah dapat dioptimalkan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat terwujud," kata Buky.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya memaparkan bahwa pihaknya akan melobi pemerintah pusat agar memberikan atensi lebih terhadap pembangunan infrastruktur yang menyokong sektor pariwisata.
“Pembahasan kali ini lebih besar kepada teman-teman di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera karena ingin memperjuangkan pembagian pemerintah pusat terhadap daerah atas hasil bumi atau yang terkandung di dalamnya, kalau Bali pasti akan bicara bagaimana pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan infrastruktur untuk penunjang pariwisata, dan juga kebijakan-kebijakan yang bisa diberikan sehingga pariwisata di Bali tetap kami bisa jaga dengan baik," ujarnya.
Sebagai informasi, Rakernas II ADPSI ini diselenggarakan mulai 29 hingga 30 Juni 2026 di Bali dengan mengusung tema "Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045".
Agenda ini turut mengundang pembicara kompeten dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Keuangan. Acara ini juga diintegrasikan dengan aksi sosial ADPSI-ASDEPSI Peduli Bali yang dihadiri oleh 124 unsur pimpinan DPRD dari 35 provinsi di Indonesia.