JAKARTA - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat mengakselerasi penanganan peristiwa kandasnya Tongkang Nautica 22 di area perairan Pantai Tanjung Cemara, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran.
Upaya tersebut ditempuh guna menekan potensi efek tumpahan sekitar 8.100 ton batu bara terhadap ekosistem perairan dan aktivitas warga di wilayah pesisir.
Kepala DKP Jawa Barat Rinny Cempaka menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat untuk memantau mutu lingkungan sekaligus merancang tahapan penanganan pascainsiden.
Tongkang berkekuatan kotor 3.816 gross tonnage (GT) itu merupakan bagian dari operasional kapal tunda KM Titan 33 yang dinakhodai oleh Nur Alamsyah.
Rinny memaparkan, tim DKP sudah berada di lokasi sejak 17 Juni 2026 demi melangsungkan investigasi awal serta memetakan tingkat kerawanan lingkungan akibat kandasnya kapal tongkang tersebut.
"Kami memanggil pihak perusahaan pemilik kapal, PT Trans Logistik Perkasa, untuk menyepakati langkah penanganan jangka pendek.
Perwakilan manajemen telah berkomitmen segera melakukan perbaikan fisik tongkang serta membersihkan material batu bara yang mencemari kawasan pantai," kata Rinny dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2026).
Sebagai kelanjutan dari langkah tersebut, DKP bersama DLH melangsungkan rapat koordinasi demi merumuskan skema pemantauan lingkungan.
Salah satu poin yang disepakati ialah pengujian berkala pada kualitas air laut di sekitar titik tongkang kandas guna memantau potensi pencemaran yang dapat mengganggu biota laut.
"Kami sudah berkoordinasi dengan DLH yang akan mengecek kualitas air di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan dampak pencemaran terhadap ekosistem laut," ujarnya.
Di samping itu, DKP bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan DLH akan melangsungkan pemetaan wilayah terdampak lewat pemanfaatan pesawat nirawak (drone).
Pemetaan ini diaplikasikan demi memperoleh gambaran sebaran material batu bara sekaligus menyokong analisis laboratorium.
"Kami bersama KLH dan DLH melakukan pemetaan udara dengan drone untuk memperoleh gambaran spasial wilayah terdampak," katanya.
Rinny mengimbuhkan, pengambilan sampel air serta biota laut akan dilakukan pada enam titik strategis, yang mencakup wilayah budidaya perikanan warga, area konservasi penyu, Cagar Alam Pangandaran, Pantai Batu Karas, Pantai Batu Hiu, serta wilayah perairan di sekitarnya.
DKP pun akan menggulirkan survei lapangan serta wawancara bersama para nelayan dan masyarakat pesisir guna melacak dampak yang dirasakan pada aktivitas perikanan maupun situasi lingkungan.
"Kami akan melakukan survei dan wawancara dengan nelayan serta masyarakat sekitar untuk menggali informasi langsung terkait dampak yang mereka rasakan," tutur Rinny.