JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sedang merancang skema khusus dalam mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari.
Menurut Qodari, kebijakan ini diambil agar program pemenuhan gizi dapat menyentuh masyarakat di daerah dengan karakteristik geografis serta tingkat kepadatan penduduk yang berbeda dari area perkotaan.
"Jadi, memang untuk wilayah 3T itu ada skema tersendiri," ujar Qodari dalam keterangannya yang diterima, di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Ia menyebut bahwa kebijakan ini selaras dengan fokus ulang (refocusing) program MBG, yang saat ini diutamakan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B), serta warga di daerah 3T. Qodari menguraikan bahwa penerapan MBG di wilayah 3T memiliki tantangan yang unik, khususnya pada faktor geografis dan jumlah populasi yang cenderung sedikit.
Hal tersebut menyebabkan program MBG tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan skema konvensional. Pada kondisi normal, satu unit SPPG bertugas melayani 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat, di mana skema ini dinilai lebih efektif berjalan di wilayah non-3T yang berpenduduk padat.
Jika skema yang sama diterapkan di daerah 3T, hasilnya dinilai kurang maksimal karena keterbatasan jumlah penduduk. Selain itu, apabila pelayanan untuk wilayah 3T dipasok dari SPPG di luar area tersebut, waktu distribusinya dikhawatirkan menjadi lebih lama dan menyalahi regulasi dari BGN.
Sesuai petunjuk teknis operasional MBG, jarak pelayanan setiap SPPG dibatasi maksimal dalam radius enam kilometer dengan durasi pengiriman paling lama 30 menit.
"Tapi 3T, dengan penduduk yang sangat sedikit, memang mungkin tidak bisa dipaksakan untuk SPPG dalam konteks konvensional," kata Qodari.
Oleh karena itu, pemerintah tengah menggodok mekanisme paling ideal untuk mendistribusikan MBG bagi masyarakat di kawasan 3T. Salah satu pilihan yang tengah dipertimbangkan yaitu mengoptimalkan kantin sekolah sebagai fasilitas pelayanan MBG.
Kendati demikian, pemerintah tetap mencari opsi lain yang lebih dinamis sebab keterbatasan infrastruktur membuat tidak seluruh sekolah di wilayah 3T memiliki fasilitas kantin.
Qodari memastikan pemerintah berkomitmen penuh untuk merealisasikan program MBG di kawasan 3T karena kontribusinya yang krusial dalam menekan angka stunting, memperbaiki status gizi, serta memacu kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
"Yang jelas program ini sangat baik untuk mengatasi masalah stunting, untuk meningkatkan kesehatan kualitas anak kami, kemudian juga meningkatkan IQ supaya skor PISA, skor matematika kami, tidak kalah dengan negara lain. Tantangannya tentu bagaimana agar program ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang maksimal," ujarnya.
Sebagai informasi, skor PISA diperoleh dari penilaian Programme for International Student Assessment (PISA). Studi berskala internasional ini digelar oleh Organisation for Economic Co-operation and Development tiga tahun sekali guna mengevaluasi kompetensi pelajar usia 15 tahun.
Penilaian PISA berfokus pada kemampuan murid dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan pada situasi nyata di tiga bidang utama—yaitu membaca, matematika, serta sains—dan bukan berupa tes hafalan kurikulum sekolah.