JAKARTA - Peluang untuk menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) bagi sektor industri kini tengah dibuka oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN), pihak pemerintah sedang mengkaji penyesuaian pada sejumlah komponen harga. Di samping itu, peninjauan terhadap kondisi pasokan gas di bagian hulu juga sedang berjalan.
Menurut penjelasan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, pembahasan ini merupakan langkah lanjutan dari instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia guna meninjau kembali faktor-faktor penentu harga LNG.
"Ada potensinya seperti itu, karena kemarin sudah diberikan arahan sama Pak Menteri agar kami bicarakan dengan PGN-nya, bagian-bagian mana yang bisa kami adjust. Di hulunya juga seperti apa, sehingga nanti ada potensi untuk kami bisa atur lebih rendah dari sebelumnya," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Beriringan dengan diskusi tersebut, revisi terhadap Keputusan Menteri mengenai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) juga akan digulirkan oleh Kementerian ESDM.
"Kami revisi item-item di dalamnya, yang tadi saya sebutkan, mengapa kami rapatkan agar HGBT ini workable lah, seperti itu," ucap Laode.
Laode memaparkan bahwa ketidakpastian pasar global, khususnya lonjakan harga minyak mentah dunia, menjadi pemicu fluktuasi harga energi saat ini. Situasi tersebut pada akhirnya berdampak pada penyesuaian nilai jual LNG.
Walau demikian, besaran penurunan tarif maupun perbandingan harga LNG dengan gas pipa subsidi HGBT masih belum diungkap secara rinci oleh Laode. Ia hanya memastikan situasi harga saat ini memang memberikan tekanan bagi para pelaku usaha.
"Jadi intinya itu (harga LNG) memberatkan bagi industrinya," kata dia.
Demi mengurai persoalan penurunan pasokan HGBT yang dilaporkan terjadi, Kementerian ESDM turut memfasilitasi pertemuan bersama PGN, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta Kementerian Perindustrian.
Agenda ini difokuskan pada penyelarasan data produksi gas hulu dengan kebutuhan riil sektor manufaktur agar pemenuhan pasokan berjalan presisi.
"Jadi, intinya suplai dari sisi hulu sama kebutuhan di sisi industri itu kami matching-kan agar tidak ada lagi perbedaan yang kemudian di kemudian hari diklaim sebagai kekurangan pasokan," ucap Laode.
Pada kesempatan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membenarkan adanya lonjakan harga gas pada sektor industri, meski fasilitas tarif HGBT dipastikan tetap stabil. Bahlil menyebutkan merosotnya angka produksi di beberapa sumur gas domestik, terutama wilayah Jawa Barat, menjadi akar masalahnya.
Imbasnya, pelaku industri terpaksa beralih menggunakan LNG yang dikirim dari wilayah Papua, Sulawesi, serta Kalimantan, sehingga beban logistik yang tinggi mendongkrak harga jual di tingkat konsumen.
"Sebagian sumur-sumur kami di daerah, khususnya Jawa Barat, itu lagi penurunan produksi. Maka kemudian untuk menutupi itu pakai LNG. Ya namanya LNG, itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan itu ada penambahan cost," ujar Bahlil di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Saat ini pemerintah terus berupaya merumuskan formula tarif yang lebih ramah bagi dunia usaha. Dalam kurun waktu sepekan ke belakang, Kementerian ESDM intens berdialog dengan asosiasi pengusaha dan perwakilan serikat pekerja.
Selain itu, koordinasi teknis bersama PT Pertamina (Persero) juga dipercepat demi merumuskan skema harga ideal agar operasional industri tidak lumpuh akibat lonjakan biaya energi.
"Kami lagi mencari untuk menengahi agar jangan juga industrinya diberikan beban harga yang tinggi," kata dia.