JAKARTA - Program makan bergizi gratis tetap dirancang menjangkau penerima manfaat meski kalender libur nasional memadat di momen Idul Fitri.
Tantangannya bukan cuma soal hari libur, tapi juga menjaga kesinambungan asupan gizi bagi kelompok rentan yang membutuhkan layanan tanpa jeda. Karena itu, skema distribusi disesuaikan agar tetap efektif sekaligus realistis dijalankan di lapangan.
Dalam konteks ini, penyesuaian mekanisme menjadi kunci agar manfaat program tidak terputus saat sebagian besar aktivitas pelayanan publik melambat.
Pelayanan program pemenuhan gizi nasional tetap berjalan selama Ramadan, libur dan cuti bersama Lebaran, serta Tahun Baru Imlek. Untuk kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita usia 6–59 bulan, pelayanan MBG tetap berjalan penuh selama periode tersebut.
Di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat yang tidak menjalankan ibadah puasa, pendistribusian MBG tetap mengikuti jadwal normal seperti hari biasa dengan menu siap santap. Penyesuaian dilakukan agar kebutuhan gizi harian tetap terpenuhi tanpa mengorbankan aspek keamanan pangan dan ketepatan sasaran.
Meski demikian, terdapat periode tertentu ketika distribusi harian tidak memungkinkan dilakukan. Pada cuti bersama dan libur Tahun Baru Imlek 16–17 Februari 2026, MBG tidak didistribusikan. Hal serupa terjadi saat awal Ramadan pada 18–22 Februari 2026.
Distribusi MBG kembali berjalan mulai 23 Februari 2026. Pola jeda ini menuntut solusi agar penerima manfaat tetap memperoleh suplai gizi yang cukup selama masa libur panjang.
Mekanisme Penyaluran Selama Periode Libur
Pengaturan teknis penyaluran MBG saat libur Lebaran diatur melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026. Dalam kebijakan ini, terdapat jeda penyaluran MBG selama 18–24 Maret. Agar layanan tidak terhenti sepenuhnya, skema pengganti disiapkan melalui penyaluran lebih awal dalam bentuk paket bundling.
Skema ini menggabungkan beberapa paket makanan kemasan sehat untuk konsumsi beberapa hari yang diserahkan sekaligus kepada penerima manfaat.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan detail teknis penyaluran tersebut.
"Pendistribusiannya dilakukan pada hari terakhir pendistribusian sebelumnya yaitu pada hari Selasa, 17 Maret 2026, berupa satu paket kemasan makanan sehat ditambah dengan tiga paket bundling kemasan sehat untuk MBG alokasi hari Rabu, 18 Maret 2026 sampai Jumat, 20 Maret 2026," kata Dadan.
Dengan cara ini, penerima manfaat tetap memiliki stok pangan bergizi untuk beberapa hari meski tidak ada penyaluran harian.
Paket Bundling dan Prinsip Keamanan Konsumsi
Paket bundling dirancang sebagai solusi praktis untuk menjembatani periode tanpa distribusi. Meski diserahkan sekaligus, paket ini tetap mengikuti standar keamanan pangan. BGN menegaskan bahwa daya simpan makanan yang diterima dibatasi maksimal tiga hari. Karena itu, pendampingan informasi kepada penerima manfaat menjadi bagian tak terpisahkan dari mekanisme penyaluran.
"SPPG wajib menyampaikan edukasi singkat mengenai cara penyimpanan dan konsumsi bertahap paket bundling maksimal tiga hari, serta penegasan bahwa paket adalah khusus untuk sasaran penerima manfaat MBG," ujar Dadan.
Penekanan ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan paket, baik dari sisi penyimpanan yang keliru maupun distribusi ulang yang keluar dari sasaran program. Edukasi singkat di titik distribusi membantu memastikan paket benar-benar memberi dampak gizi optimal.
Kelompok Rentan Tetap Menjadi Prioritas
Di tengah perubahan mekanisme, kelompok rentan tetap ditempatkan sebagai prioritas utama. Ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita usia 6–59 bulan mendapatkan pelayanan penuh sepanjang Ramadan dan libur Lebaran.
Kebijakan ini menegaskan komitmen bahwa keberlanjutan asupan gizi untuk kelompok yang paling membutuhkan tidak boleh terganggu oleh kalender libur nasional.
Sementara itu, di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat yang tidak berpuasa, distribusi tetap dilakukan seperti hari biasa dengan menu siap santap.
Pola ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan yang disesuaikan dengan konteks sosial dan kebiasaan setempat. Tujuannya agar tidak ada penurunan kualitas layanan di daerah yang aktivitas hariannya relatif normal selama Ramadan.
Pengawasan dan Edukasi di Tingkat Lapangan
Implementasi kebijakan bundling memerlukan pengawasan ketat di lapangan. Peran SPPG menjadi krusial, tidak hanya sebagai penyalur, tetapi juga sebagai penyampai informasi.
Edukasi singkat tentang cara penyimpanan, waktu konsumsi, serta batas ketahanan makanan membantu mencegah risiko keamanan pangan. Selain itu, penegasan bahwa paket hanya untuk sasaran penerima manfaat MBG mencegah potensi penyimpangan distribusi.
Pengawasan juga penting untuk memastikan paket diterima utuh dan tepat waktu. Koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah menjadi faktor penentu kelancaran pelaksanaan kebijakan. Dengan manajemen distribusi yang rapi, paket bundling dapat berfungsi optimal sebagai pengganti distribusi harian selama libur Lebaran tanpa mengurangi tujuan utama program pemenuhan gizi nasional.
Pada akhirnya, strategi bundling menunjukkan adaptasi kebijakan yang responsif terhadap realitas operasional di masa libur panjang. Dengan mekanisme penyaluran lebih awal, edukasi penyimpanan, serta prioritas pada kelompok rentan, keberlanjutan layanan MBG tetap terjaga.
Penyesuaian ini diharapkan mampu memastikan manfaat program tetap dirasakan penerima manfaat, sekaligus menjaga standar keamanan pangan selama periode libur nasional.