JAKARTA - Transisi energi di Indonesia kini bergerak dari wacana ke langkah konkret yang menyentuh langsung kehidupan desa.
Program pembangkit listrik tenaga surya berskala besar tidak lagi sekadar target angka di atas kertas, melainkan dirancang menyasar pemerataan akses listrik hingga ke pelosok.
Melalui inisiatif PLTS 100 GW yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi, pemerintah menempatkan energi bersih sebagai penggerak ekonomi lokal.
Di balik agenda besar ini, tersimpan potensi penguatan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang selama ini menghadapi keterbatasan listrik.
Pendekatan ini menandai perubahan strategi pembangunan ketenagalistrikan nasional. Tidak hanya menambah kapasitas pembangkit, pemerintah juga mendorong agar manfaat ekonomi dari transisi energi dinikmati oleh industri domestik.
Dengan skema yang menyasar puluhan ribu desa, proyek PLTS 100 GW diharapkan menjadi katalis terbentuknya ekosistem industri panel surya, rantai pasok komponen, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor energi terbarukan.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya menekan intensitas karbon tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Peran Industri Dalam Negeri Pada Transisi Energi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai inisiatif pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW yang dilengkapi dengan 320 GWh sistem penyimpanan energi dan tersebar di 80 ribu desa di seluruh Indonesia berpotensi besar membuka peluang industri dalam negeri.
Program berskala masif ini memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha mengenai kepastian pasar. Dengan adanya kepastian permintaan, investasi pada sektor manufaktur panel surya dan komponen pendukungnya menjadi lebih menarik.
“Inisiatif PLTS 100 GW membuka peluang besar bagi industri dalam negeri karena menciptakan kepastian pasar untuk menarik investasi manufaktur panel surya dan pengembangan rantai pasok domestik, sehingga dapat memperkuat industri nasional dan menciptakan lapangan kerja,” kata Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sunandar.
Pernyataan ini menegaskan bahwa proyek energi terbarukan bukan sekadar proyek kelistrikan, tetapi juga instrumen industrialisasi. Dengan demikian, transisi energi diposisikan sebagai peluang ekonomi baru yang mendorong kemandirian industri nasional.
Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Rendah Karbon
Lebih jauh, Sunandar menekankan bahwa transisi energi dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Energi bersih dipandang sebagai fondasi pertumbuhan baru yang lebih berkualitas karena mampu menciptakan nilai tambah tanpa meningkatkan beban emisi secara signifikan.
Indonesia dinilai mampu terus tumbuh sambil menjaga intensitas karbon agar pembangunan dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan.
“Selain itu, inisiatif ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyediaan energi yang mendukung kegiatan ekonomi desa, sehingga produktivitas dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujar Sunandar.
Akses listrik yang lebih andal akan memperluas ruang aktivitas ekonomi desa, mulai dari pengolahan hasil pertanian, pengembangan usaha kecil, hingga layanan publik berbasis listrik. Dampak lanjutan yang diharapkan adalah tumbuhnya kegiatan ekonomi baru yang meningkatkan pendapatan masyarakat.
Perluasan Akses Listrik Ke Desa Terpencil
Program PLTS 100 GW juga diarahkan untuk menjawab tantangan pemerataan listrik nasional. Inisiatif ini diharapkan memperluas akses listrik ke seluruh desa di Indonesia dengan pengelolaan oleh masing-masing 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.
Skema ini memberikan ruang partisipasi langsung bagi masyarakat desa dalam pengelolaan energi, sehingga keberlanjutan operasional pembangkit dapat lebih terjaga.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjawab kendala pemerintah dalam meningkatkan elektrifikasi desa yang belum terjangkau jaringan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, masih terdapat sekitar 5.758 desa atau 1,2 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik.
Dengan memanfaatkan PLTS yang tersebar, hambatan geografis dan biaya pembangunan jaringan konvensional dapat ditekan. Akses listrik yang lebih merata menjadi prasyarat penting untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan
Dari sisi dampak makro, potensi manfaat program PLTS 100 GW dinilai sangat besar. CEO Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menilai, dengan strategi implementasi yang tepat, program ini dapat menyediakan listrik andal dan terjangkau bagi puluhan juta masyarakat. Selain itu, manfaat ekonomi langsung juga signifikan, mulai dari efisiensi subsidi energi hingga penciptaan lapangan kerja hijau.
“Selain itu, juga menghemat subsidi BBM hingga Rp21 triliun, mendorong investasi 50–70 miliar dolar AS dari energi surya, menciptakan 118 ribu lapangan kerja hijau, serta secara signifikan berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK),” kata Fabby.
Dampak lingkungan yang positif ini memperkuat argumen bahwa investasi energi terbarukan bukan beban, melainkan peluang strategis untuk masa depan. Dengan pengelolaan yang konsisten, proyek PLTS 100 GW dapat menjadi contoh integrasi kebijakan energi, industri, dan pembangunan sosial dalam satu kerangka besar pembangunan berkelanjutan Indonesia.