JAKARTA - Wacana kebijakan baru kerap muncul seiring pergantian pemerintahan. Namun, di tengah kondisi fiskal yang terbatas, setiap gagasan dinilai perlu ditimbang secara cermat agar tidak justru mengaburkan prioritas utama negara.
Salah satu yang belakangan menjadi sorotan adalah rencana program gentengisasi nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menuai kritik dari kalangan ekonom yang menilai urgensinya masih dipertanyakan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai gagasan gentengisasi tidak hanya kurang mendesak, tetapi juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah memiliki skema bantuan perbaikan rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kehadiran narasi baru justru berisiko menambah kebingungan arah kebijakan.
Program Sudah Ada Tidak Perlu Narasi Baru
Bhima menegaskan bahwa pemerintah selama ini telah menjalankan program bedah rumah yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut mencakup perbaikan atap, lantai, dan dinding agar rumah menjadi lebih layak, aman, dan sehat untuk ditinggali.
“Ini sudah ada program yang sebenarnya bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah jadi tidak perlu ada gentengisasi segala gitu ya,” kata Bhima.
Menurut Bhima, alih-alih menciptakan istilah atau program baru, pemerintah seharusnya fokus memastikan implementasi program yang sudah ada berjalan optimal. Ketepatan sasaran, transparansi, serta pengawasan yang ketat menjadi kunci agar program bedah rumah benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok yang membutuhkan.
Ia menilai, memperkenalkan kebijakan baru tanpa evaluasi menyeluruh terhadap program eksisting justru berisiko menciptakan kebijakan yang tidak efisien.
Dalam situasi anggaran yang terbatas, pendekatan semacam ini dapat menimbulkan pemborosan dan melemahkan dampak kebijakan publik secara keseluruhan.
Fokus Anggaran Dinilai Semakin Mendesak
Dalam pandangan Bhima, munculnya berbagai narasi kebijakan baru berpotensi mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan yang lebih mendesak. Ia menekankan bahwa fokus kebijakan menjadi semakin penting ketika ruang fiskal negara terbatas.
“Harusnya pemerintah memiliki fokus apalagi anggaran terbatas,” jelasnya.
Bhima menilai bahwa prioritas kebijakan seharusnya diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Salah satunya adalah memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif, khususnya bagi kelompok rentan yang paling terdampak kondisi ekonomi.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan secara optimal. Menurut Bhima, pendidikan dan perlindungan sosial merupakan fondasi utama pembangunan manusia yang tidak boleh terpinggirkan oleh wacana kebijakan yang dinilainya belum mendesak.
Perlindungan Sosial Dan Pendidikan Jadi Sorotan
Bhima menyinggung masih adanya persoalan sosial serius yang membutuhkan perhatian negara secara lebih mendalam. Ia mencontohkan kasus bunuh diri anak usia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur sebagai gambaran nyata lemahnya sistem perlindungan sosial dan pendidikan.
Menurutnya, peristiwa semacam itu menunjukkan bahwa negara perlu memperkuat kehadirannya dalam melindungi anak-anak dan keluarga rentan. Upaya tersebut dinilai lebih urgen dibandingkan menambah program infrastruktur hunian yang belum jelas dampaknya dalam jangka pendek.
Bhima menekankan bahwa penguatan perlindungan sosial tidak hanya soal bantuan tunai, tetapi juga mencakup akses pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan mental, serta pendampingan sosial yang berkelanjutan. Tanpa fokus pada aspek-aspek tersebut, kebijakan pembangunan berisiko tidak menyentuh akar persoalan sosial yang ada.
Evaluasi Program Dan Prioritas Hunian Layak
Dalam konteks keterbatasan anggaran, Bhima juga menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai, sebagian anggaran program tersebut dapat dialihkan untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan rumah subsidi, serta penyediaan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bhima menilai bahwa percepatan target pembangunan tiga juta rumah akan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dibandingkan pelaksanaan program gentengisasi. Menurutnya, akses terhadap hunian layak merupakan kebutuhan dasar yang memiliki efek berantai terhadap kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas kebijakan. Setiap belanja negara, kata Bhima, harus diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi publik dan tidak tumpang tindih dengan program yang sudah berjalan.
Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah diharapkan mampu menyusun kebijakan yang terukur, fokus, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Tanpa kejelasan prioritas, berbagai program berisiko kehilangan efektivitas dan justru membebani keuangan negara.