JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat tidak hanya menyasar aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga berdampak langsung pada sektor ketenagakerjaan.
Salah satu program yang kini dinilai memiliki efek ganda adalah Program Makan Bergizi Gratis, yang selain menjamin pemenuhan gizi anak, juga membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menilai Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka pengangguran nasional.
Program ini dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Dampak Program MBG Terhadap Pengangguran
Afriansyah menjelaskan bahwa saat ini angka pengangguran di Indonesia masih berada di kisaran 7,4 juta orang atau sekitar 4,5 persen. Kehadiran MBG dipandang sebagai salah satu solusi konkret untuk mengurangi angka tersebut secara bertahap, khususnya di tingkat daerah.
"Jadi kalau satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menyerap 47 atau 50 orang, dikalikan target saat ini 15.000 dan nanti 22.000 SPPG, tentu membantu mengentaskan pengangguran," ujar Afriansyah.
Menurutnya, penyerapan tenaga kerja tidak hanya terjadi di sektor dapur dan distribusi makanan, tetapi juga pada rantai pendukung lain seperti logistik, pengelolaan bahan pangan, hingga administrasi. Dengan skema ini, program MBG dinilai memiliki efek berkelanjutan terhadap perekonomian lokal.
Selain membuka peluang kerja, keberadaan SPPG juga mendorong partisipasi masyarakat sekitar untuk terlibat langsung dalam program sosial pemerintah. Hal ini sekaligus memperkuat peran komunitas dalam mendukung kebijakan nasional.
Evaluasi Harian Jadi Kunci Keberhasilan Program
Di sisi lain, Afriansyah menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi juga dari kualitas layanan yang diterima oleh penerima manfaat. Oleh karena itu, evaluasi dan monitoring harian menjadi aspek penting yang harus dijalankan secara konsisten.
"Kami dari Kementerian menekankan agar seluruh SPPG yang ada dievaluasi dan dimonitoring setiap hari. Ini bentuk pelayanan kepada anak-anak kita yang mendapat MBG setiap hari," ujar Afriansyah.
Ia juga meminta dukungan kepala daerah agar proses pengawasan berjalan optimal. Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dinilai krusial untuk memastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut di lapangan.
"Saya mohon bantuan kepala daerah untuk membantu memonitoring agar terjalin koordinasi baik antara pemda, provinsi, dan pusat. Sehingga hambatan yang ada dapat segera terinformasikan," bebernya.
Langkah ini dinilai penting agar program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat.
Kolaborasi Lintas Lembaga Perkuat Perlindungan Pekerja
Secara terpisah, Afriansyah menyebutkan bahwa program MBG ditargetkan mampu menyerap sekitar 1,5 hingga 1,7 juta tenaga kerja pada tahun ini. Untuk mendukung keberlanjutan program, Kementerian Ketenagakerjaan menjalin kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional.
Kerja sama tersebut difokuskan pada pemberian jaminan sosial bagi relawan dan tenaga kerja yang terlibat di SPPG. Perlindungan ini dinilai penting agar para pekerja merasa aman dan terlindungi selama menjalankan tugas.
"Jadi, bagaimana memberikan fasilitas layanan sosial seperti asuransi kepada relawan yang sudah bekerja di SPPG," ungkap Afriansyah.
Menurutnya, pemberian jaminan sosial merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi pekerja sektor pelayanan sosial. Dengan perlindungan yang memadai, diharapkan semangat kerja relawan tetap terjaga dan kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan.
Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Di Lapangan
Implementasi program MBG di lapangan menunjukkan hasil yang sejalan dengan target pemerintah. Perwakilan pengelola SPPG Sondakan 1 dari Yayasan Raditya Bhakti Nusantara Solo, Dwi Hidayah, mengonfirmasi bahwa satuan pelayanan tersebut telah menyerap puluhan tenaga kerja.
"Jadi per SPPG relawannya 47, ditambah tim BGN tiga orang dan satu PIC dari Yayasan," ungkap Dwi.
Ia menjelaskan bahwa tenaga kerja yang terlibat berasal dari berbagai latar belakang masyarakat sekitar. Kehadiran SPPG tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memberikan kesempatan bagi warga untuk berkontribusi langsung dalam program sosial yang menyasar anak-anak.
Dengan skema seperti ini, MBG dinilai mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi secara bersamaan. Pemerintah berharap, ke depan, program ini dapat terus diperluas sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun penyerapan tenaga kerja.