JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa keputusan untuk menghapus kata “gratis” dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini diungkapkan Dadan usai mengikuti rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN, serta Kepala BPOM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2025.
"Apakah nanti Bapak Presiden setuju atau tidak supaya mungkin ada lebih edukatif," ujar Dadan di Ruang Rapat Komisi IX.
Ia menambahkan, seluruh masukan dari DPR akan disampaikan kepada Presiden, termasuk usulan untuk membuat nomenklatur program menjadi lebih netral dan edukatif.
"Untuk program yang nanti gratisnya dihilangkan, coba nanti kami akan sampaikan," kata Dadan.
Alasan DPR Mengusulkan Penghapusan Kata “Gratis”
Usulan penghapusan kata “gratis” datang dari anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago. Menurut Irma, kata “gratis” dalam nama program MBG memiliki konotasi yang bisa disalahartikan masyarakat, padahal niat pemerintah adalah memberikan layanan bergizi secara baik bagi anak-anak bangsa.
“Makan bergizi gratis ini, sebaiknya yang gratisnya itu dihapus, Pak. Makan bergizi saja. Enggak usah pakai gratis karena konotasinya negatif,” ujar Irma.
“Karena apa? Karena niat dari presiden, niat dari pemerintah memberikan ini kepada anak-anak bangsa,” tambah politikus Partai Nasdem tersebut.
Dengan penggantian nomenklatur menjadi sekadar Makan Bergizi, DPR berharap masyarakat lebih fokus pada nilai edukatif dan kualitas gizi program, bukan hanya pada kata “gratis”.
Latar Belakang Sorotan MBG
Program MBG selama ini menjadi sorotan publik karena kasus keracunan yang menimpa ribuan anak. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebutkan hingga 30 September 2025, terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG di berbagai wilayah.
“Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,” kata Dadan.
“Kemudian, wilayah III ada 1.003 orang,” lanjut dia.
Kasus ini mendorong DPR untuk mengevaluasi nama program, agar masyarakat lebih memahami tujuan utama program, yaitu pemenuhan gizi yang aman dan edukatif, bukan sekadar mendapatkan makanan gratis.
Proses Pengambilan Keputusan
Dadan menegaskan bahwa keputusan akhir untuk mengubah nama program MBG berada di Presiden Prabowo Subianto. Seluruh masukan, termasuk kritik dan saran dari DPR, akan dikompilasi dan diserahkan kepada Presiden untuk mendapat arahan lebih lanjut.
"Apakah nanti Bapak Presiden setuju atau tidak supaya mungkin ada lebih edukatif," ujar Dadan, menegaskan bahwa keputusan bukan berada di BGN semata.
Langkah ini menunjukkan adanya koordinasi yang erat antara legislatif dan eksekutif, khususnya terkait program yang menyasar kepentingan anak-anak bangsa.
Dampak Edukatif dari Perubahan Nomenklatur
DPR menilai perubahan nama dari Makan Bergizi Gratis menjadi Makan Bergizi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai gizi.
Tanpa kata “gratis”, masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa program ini memiliki tujuan pendidikan gizi, bukan sekadar layanan gratis yang dapat dimanfaatkan tanpa pemahaman.
“Supaya mungkin ada lebih edukatif,” kata Dadan, menekankan manfaat jangka panjang dari revisi nama program.
Dengan pendekatan edukatif, program MBG tidak hanya menjadi pemberian makanan, tetapi juga media pembelajaran gizi bagi anak-anak dan keluarga, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Evaluasi dan Perbaikan MBG
Selain revisi nama, rapat Komisi IX DPR RI juga membahas perbaikan program MBG menyusul kasus keracunan. Pemerintah, melalui BGN, Kemenkes, BPOM, dan BKKBN, berkomitmen menindaklanjuti setiap temuan untuk memastikan keamanan dan kualitas gizi makanan.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden yang ingin program MBG berjalan aman, efektif, dan memberi manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.
Kesimpulan
Usulan penghapusan kata “gratis” dari program MBG merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terkait nama, kualitas, dan tujuan program. DPR menekankan pentingnya aspek edukatif agar masyarakat, khususnya penerima manfaat, memahami nilai gizi makanan yang diberikan.
Keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, sementara BGN bertugas menyampaikan seluruh masukan DPR dan memastikan program tetap aman dan bermanfaat.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap MBG atau Makan Bergizi ke depan dapat lebih fokus pada kualitas, edukasi, dan keamanan gizi anak-anak.