JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengunjungi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pertemuan tersebut, ia melaporkan sejumlah proyek besar yang tengah dijalankan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan meminta KPK untuk turut mengawasi pelaksanaannya guna memastikan transparansi serta mencegah potensi penyimpangan.
Proyek Besar Kemenkes Diminta Diawasi KPK
Dalam keterangannya, Menkes Budi menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pelaksanaan proyek-proyek besar Kemenkes. Oleh karena itu, pihaknya lebih dahulu melaporkan program tersebut ke KPK agar dapat didampingi serta diawasi secara ketat.
"Dalam prinsip keterbukaan, kita lapor dulu ke KPK. Ini adalah proyek-proyek besarnya, kita minta didampingi, diawasi, dan dikasih tahu kalau ada berita mengenai penyimpangan, sehingga kita bisa perbaiki termasuk masukan dari KPK," ujar Budi pada Jumat (7/3/2025).
Budi juga mengungkapkan bahwa beberapa proyek besar yang dimaksud adalah program quick win, yang mencakup layanan cek kesehatan gratis, akselerasi penanganan tuberkulosis (TBC), serta pembangunan rumah sakit di berbagai wilayah. Program-program ini diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp10 triliun.
"Bapak Presiden selalu mengingatkan bahwa kita harus bekerja untuk rakyat dan tidak boleh merugikan negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, kami mengantisipasi agar penggunaan dana tambahan yang diterima Kemenkes dapat diawasi dengan baik," tegas Budi.
Anggaran Besar untuk Infrastruktur Kesehatan
Selain program-program tersebut, Menkes Budi juga mengungkapkan bahwa Kemenkes memiliki sejumlah proyek lain yang membutuhkan anggaran lebih besar, mencapai Rp60 triliun. Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah rencana pengembangan infrastruktur kesehatan nasional.
"Kami juga memiliki program pinjaman dari Bank Dunia untuk melengkapi infrastruktur kesehatan di Indonesia, termasuk pembangunan dan perbaikan 10.000 puskesmas, 514 laboratorium kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, serta peningkatan fasilitas alat kesehatan di 514 rumah sakit umum daerah (RSUD)," ungkapnya.
Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional agar lebih merata dan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Menkes Budi menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dalam proyek ini harus dilakukan secara transparan guna menghindari potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana.
KPK Siap Mengawal Program Kemenkes
Menanggapi laporan dari Menkes Budi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyatakan bahwa pihaknya siap untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan proyek-proyek besar Kemenkes tersebut. Program ini dinilai sebagai bagian dari upaya merealisasikan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam bidang kesehatan.
"Dari Kedeputian Pencegahan, kami terus melakukan kajian-kajian yang nantinya hasilnya bisa dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Prinsipnya, KPK akan terus mendukung Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan program ini," ujar Cahya.
Dengan adanya pengawasan dari KPK, diharapkan seluruh proyek yang dijalankan oleh Kemenkes dapat berjalan sesuai aturan, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Upaya ini sekaligus menjadi langkah preventif dalam mencegah korupsi di sektor kesehatan, yang selama ini menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi birokrasi nasional.
Dukungan Transparansi dan Akuntabilitas
Menkes Budi menekankan bahwa pengawasan yang ketat dari KPK diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran kesehatan. Transparansi menjadi hal utama dalam memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam proyek ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak ada penyimpangan. Oleh karena itu, kerja sama dengan KPK menjadi sangat penting," tambah Budi.
KPK juga menyatakan akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan proyek Kemenkes guna memastikan bahwa implementasi program berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi praktik korupsi.
Dengan komitmen pengawasan dari KPK, diharapkan program-program besar Kemenkes dapat berjalan dengan optimal serta memberikan dampak positif bagi sistem kesehatan nasional. Ke depannya, kerja sama antara KPK dan Kemenkes ini akan terus ditingkatkan untuk menjaga integritas serta keberlanjutan program kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.