JAKARTA – BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto giat mendorong kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran iuran tepat waktu. Langkah ini dianggap vital demi kelangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tumpuan perlindungan kesehatan bagi jutaan masyarakat Indonesia.
Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan, Badru Zaman, menyampaikan bahwa pembayaran iuran merupakan bentuk perlindungan bagi peserta dan keluarganya. Faktanya, masih terdapat sejumlah peserta yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pembayaran iuran secara rutin. “Peserta yang membayar iuran secara rutin berarti telah menjaga diri dan keluarga dari risiko biaya kesehatan yang tinggi. Dengan membayar iuran, mereka tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam sistem gotong royong yang menjadi dasar JKN,” tegas Badru.
Tingkat Kepatuhan Peserta Meningkat
Data menunjukkan tingkat kepatuhan peserta JKN di Purwokerto telah mencapai 92 persen. Namun, perhatian serius masih perlu diberikan pada sekitar 7 persen peserta yang tergolong Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, yang masih menunggak iuran. Kondisi ini menjadi perhatian khusus BPJS dalam upaya menumbuhkan kesadaran lebih luas.
Dalam menghadapi tantangan ini, BPJS Kesehatan telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memudahkan pembayaran iuran. Kini, peserta dapat melakukan pembayaran melalui berbagai jalur kemudahan yang tersedia, seperti perbankan, e-commerce, aplikasi perbankan, bahkan toko-toko online. “Dulu, keterbatasan channel pembayaran menjadi kendala besar. Sekarang, peserta bisa membayar lewat mana saja. Selain itu, ada opsi auto-debit dan program pembayaran bertahap bagi peserta yang mengalami kendala finansial,” jelas Badru.
Fasilitas dan Kebijakan yang Memudahkan Peserta
Sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kepatuhan, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa tidak ada sanksi berat bagi peserta yang menunggak. Namun, Badru menjelaskan bahwa terdapat pengenaan denda pelayanan khusus jika peserta ingin kembali menggunakan layanan setelah menunggak. Denda ini berlaku ketika peserta memanfaatkan layanan rawat inap tingkat lanjut di rumah sakit. Penting untuk dicatat bahwa denda tersebut hanya dikenakan sekali dan tidak berlaku untuk layanan rawat jalan atau di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Dengan strategi ini, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk membuka akses yang lebih mudah dan fleksibel bagi para peserta dalam memenuhi kewajiban mereka. Badru menambahkan, “Kami harap masyarakat lebih sadar bahwa iuran ini bukan sekadar kewajiban pribadi, tapi bentuk gotong-royong untuk saling membantu sesama.”
Harapan Terhadap Peningkatan Kepatuhan
Dengan kemudahan akses pembayaran dan kebijakan yang fleksibel, BPJS Kesehatan menaruh harapan besar pada peningkatan tingkat kepatuhan peserta. Keberhasilan program ini tidak hanya berpengaruh pada kualitas pelayanan, tetapi juga pada jaminan kesehatan secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Kolaborasi dan inovasi terus diupayakan agar setiap elemen masyarakat bisa dengan mudah memenuhi kewajibannya. Inisiatif ini selaras dengan semangat gotong-royong yang menjadi landasan sistem JKN. Badru menegaskan bahwa dengan membayar iuran tepat waktu, peserta turut berkontribusi dalam keberlangsungan sistem sosial kesehatan. “Dengan memahami tujuan mulia JKN, kami yakin kepatuhan akan meningkat dan memberi dampak positif bagi semua pihak yang terlibat,” ungkapnya.
Dengan segala upaya ini, BPJS Kesehatan berharap dapat memberikan pelayanan terbaik dengan sistem yang adil, merata, dan efektif. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan peserta diharapkan akan menjadi fondasi kuat bagi sistem jaminan kesehatan di Tanah Air, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Program-program kemudahan pembayaran dan kebijakan insentif diharapkan menjadi penggerak perubahan kepatuhan iuran menjadi lebih baik, demi terjaganya keberlanjutan program JKN yang menjadi kebanggaan Indonesia.