JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kini tengah dalam tahap menggali dan mengolah data terkait rencana pengucuran bantuan sosial (bansos) khusus bagi para guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan nonsertifikasi yang tergolong tidak mampu. Janji ini sebelumnya disampaikan oleh Presiden pada peringatan Hari Guru Nasional 2024.
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen, Suharti, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus pada proses pemadanan data yang dilakukan bersama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Jadi pada waktu hari Guru Nasional tahun 2024, Pak Presiden menjanjikan akan memberikan bantuan untuk guru non-ASN dan nonsertifikasi yang tidak mampu. Jadi sekarang dalam proses pemadanan data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," ungkap Suharti dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia (Kemenko PM), Jakarta Pusat.
Kolaborasi untuk Data Akurat
Untuk mewujudkan janji ini, kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci utama. Kemendikdasmen kini bekerja erat bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan keakuratan dan kevalidan data yang menjadi acuan pemberian bansos. "Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," tegas Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.
Proses pemadanan data ini tidak hanya melibatkan pengumpulan data dari masing-masing guru, tetapi juga menitikberatkan pada komunikasi dua arah antara kementerian terkait. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa proses pemadanan data guru akan melibatkan peninjauan dan pengelompokan data berdasarkan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), status sertifikasi, hingga status kepegawaian. "BPS memiliki tugas melakukan pembinaan data sektoral. Ke depan kita arahkan kementerian harus melengkapi datanya," ujarnya.
Menghapus Duplikasi Data
Keunggulan penggunaan DTSEN adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi nama nama ganda dalam daftar penerima potensial bansos. Dengan sistem integrasi ini, setiap input data ganda dapat langsung diverifikasi dan diselesaikan berdasarkan NIK tunggal yang telah terdaftar di DTSEN. "Dengan DTSEN kita bisa bersihkan dan buat lebih bagus," kata Amalia, menggarisbawahi pentingnya verifikasi demi ketepatan sasaran.
Dukungan dan Harapan dari Para Guru
Kabar mengenai rencana pemberian bansos ini disambut baik oleh kalangan guru non-ASN dan nonsertifikasi. Sebagian besar dari mereka memang tergolong dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ahmad, seorang guru honorer di Jakarta, menyatakan, "Ini adalah langkah yang sangat berarti bagi kami yang selama ini berjuang dalam keterbatasan. Kami berharap proses ini cepat diselesaikan agar kami bisa segera merasakan bantuan tersebut."
Mekanisme Penyaluran yang Tepat Sasaran
Terkait besaran bansos yang akan diberikan, Suharti menyebut bahwa kajian lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan jumlah dan mekanisme penyaluran yang tepat. "Kita masih mengkaji terkait banyaknya jumlah penerima bansos serta besaran bansos yang diterima nantinya oleh masing-masing guru," tambah Suharti.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa bansos ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah terhadap kondisi para guru yang sudah berjuang di garis depan dunia pendidikan namun masih belum memperoleh kesejahteraan yang memadai.
Implementasi Kebijakan yang Lebih Baik
Pemilahan data secara tepat sasaran tentunya akan mendukung kesuksesan program ini. Presiden Prabowo, sebagai kepala negara, telah memberikan arahan agar seluruh kementerian dan lembaga terkait saling bersinergi agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik. "Kolaborasi antar kementerian/ lembaga tersebut merupakan upaya menyukseskan program Presiden Prabowo," imbuh Amalia.
Dengan persiapan yang matang dan dukungan data yang akurat serta komprehensif, diharapkan pada Hari Guru Nasional 2024 mendatang, bansos ini dapat mulai disalurkan. Pemerintah tetap optimis bahwa hal ini dapat memperbaiki kesejahteraan dan mengapresiasi kerja keras guru-guru yang telah berkontribusi pada pendidikan di Indonesia.
Program bansos untuk guru non-ASN dan nonsertifikasi ini menjadi salah satu dari berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan menjamin bahwa dunia pendidikan Indonesia terus melangkah ke arah yang lebih baik. Dengan langkah konkret dan sinergi yang kuat, tujuan kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan nasional diharapkan segera tercapai.