JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pagu anggaran pendidikan 2025 mencapai Rp 724,3 triliun, ia menilai kesejahteraan guru dan dosen tetap menjadi prioritas, namun harus disertai sistem insentif yang adil dan berbasis pada kinerja.
“Banyak di media sosial yang mengatakan, menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya kecil,” ungkapnya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung. Menurutnya, perbaikan kesejahteraan pendidik tidak cukup hanya dengan pemerataan tunjangan, melainkan harus mempertimbangkan kualitas dan kontribusi mereka terhadap pendidikan.
Insentif Berbasis Kontribusi
Sri Mulyani menekankan bahwa pemberian tunjangan bagi tenaga pendidik perlu mengikuti tolok ukur kinerja. “Begitu jadi dosen kemudian punya hak privilese untuk tunjangan, tetapi kinerjanya tetap harus diukur,” tegasnya.
Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, di mana setiap pendidik tidak hanya menerima penghargaan atas status, tetapi juga atas pencapaian dan dedikasi mereka. Hal ini, menurutnya, menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem pendidikan yang mampu mencetak generasi unggul.
Anggaran Besar untuk Program Pendidikan
Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan alokasi 20% untuk sektor pendidikan. Dana ini mencakup berbagai program strategis seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjangkau 9,1 juta siswa.
Selain itu, terdapat alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) bagi 197 kampus negeri, tunjangan profesi guru non-PNS untuk 477.700 guru, sertifikasi bagi 666.900 guru, dan program pembangunan serta rehabilitasi 22.000 sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah juga meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) untuk mendukung kesehatan siswa.
Penguatan Dana Abadi Pendidikan
Pemerintah terus memperkuat dana abadi pendidikan yang kini mencapai Rp 154,1 triliun dan ditargetkan naik menjadi Rp 175 triliun. Dana ini dikelola untuk pembiayaan beasiswa dan riset melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Hingga kini, LPDP telah mengirim ribuan pelajar Indonesia untuk menempuh studi di berbagai universitas ternama dunia seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University, dan University of Oxford. Upaya ini diharapkan mampu mencetak generasi yang berwawasan global sekaligus mampu mengembangkan Indonesia.
Sinergi Pendidikan dan Industri
Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor industri dalam memajukan sains dan teknologi nasional. Salah satu langkah nyata adalah pemberian insentif pajak riset bagi dunia usaha melalui skema super tax deduction hingga 300%.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kegiatan riset dan pengembangan, sehingga hasilnya bisa bersinergi dengan inovasi yang lahir dari dunia pendidikan. Dengan kolaborasi tersebut, Indonesia diharapkan mampu menghasilkan terobosan baru yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Membangun Ekosistem Pendidikan yang Kuat
Menurut Sri Mulyani, isu gaji guru dan dosen tidak hanya soal nominal, tetapi juga bagian dari tantangan yang lebih besar dalam membangun ekosistem pendidikan yang berdaya saing. Ia mempertanyakan apakah penghargaan yang diberikan selama ini benar-benar mencerminkan pencapaian para pendidik atau hanya sekadar pemerataan dana.
Dengan pendekatan yang lebih terukur, diharapkan alokasi anggaran yang besar benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan hanya dalam bentuk bantuan langsung, tetapi juga dalam peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.
Harapan untuk Masa Depan Pendidikan Indonesia
Sri Mulyani optimistis, jika insentif yang diberikan sejalan dengan kinerja, maka profesi guru dan dosen akan semakin dihargai. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang kuat diyakini akan menjadi fondasi utama bagi kemajuan bangsa.
“Apakah kita memberikan penghargaan atas pencapaian atau sekadar membagi uang demi pemerataan?” ujarnya, menekankan bahwa pertanyaan ini perlu terus menjadi refleksi dalam merumuskan kebijakan pendidikan.
Dengan langkah-langkah strategis seperti penguatan dana abadi pendidikan, penyaluran program bantuan yang tepat sasaran, serta sinergi antara dunia pendidikan dan industri, Sri Mulyani berharap Indonesia mampu mewujudkan pendidikan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga berkualitas tinggi.