JAKARTA - Upaya penguatan sektor transportasi laut di wilayah timur Indonesia terus menjadi perhatian serius bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Salah satu titik fokus berada di Papua Barat Daya yang dinilai memiliki potensi besar namun masih menghadapi tantangan efisiensi dalam hal distribusi logistik dan konektivitas antarwilayah.
Anggota Komisi V DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyampaikan komitmennya untuk mendorong peningkatan efisiensi transportasi laut di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya pembenahan transportasi laut guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat Daya.
"Kita ingin memastikan agar masyarakat di Papua Barat Daya bisa mendapatkan pelayanan transportasi laut yang layak, cepat, dan efisien. Ini bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan distribusi pembangunan," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi V DPR RI meninjau langsung infrastruktur pelabuhan dan mendengar aspirasi dari pihak otoritas pelabuhan serta masyarakat setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan mempercepat penyelesaian permasalahan yang selama ini dihadapi di sektor transportasi laut wilayah timur Indonesia.
Yan Permenas Mandenas menyoroti pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk mewujudkan sistem transportasi laut yang efisien. Menurutnya, banyak hambatan yang harus diatasi, mulai dari ketersediaan armada, keterpaduan jadwal pelayaran, hingga penguatan sarana dan prasarana pelabuhan.
"Permasalahan klasik yang kita temukan di banyak wilayah Indonesia timur, termasuk di Papua Barat Daya, adalah minimnya keterpaduan antar moda transportasi dan tingginya biaya logistik. Inilah yang ingin kita benahi secara bertahap," jelasnya.
Ia pun menyebutkan bahwa Komisi V DPR RI akan mendorong adanya tambahan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan. Selain itu, evaluasi terhadap operator dan pelaksana di lapangan juga menjadi perhatian agar layanan pelayaran dapat lebih tepat sasaran dan efisien.
DPR RI juga meminta agar Kementerian Perhubungan lebih memperhatikan distribusi kapal perintis dan kapal tol laut ke wilayah-wilayah terluar. Menurut Mandenas, pengiriman kapal harus mempertimbangkan aspek kebutuhan dan karakteristik wilayah, bukan sekadar formalitas distribusi.
"Jangan sampai ada kapal perintis yang beroperasi tapi tidak optimal pemanfaatannya, atau bahkan tidak mampu menjangkau titik-titik penting. Distribusinya harus berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat," tegasnya.
Selama ini, pelabuhan di Sorong dan wilayah sekitarnya menjadi simpul utama transportasi laut di Papua Barat Daya. Namun, untuk menjadikan pelabuhan tersebut lebih efisien, perlu adanya integrasi sistem logistik dan peningkatan daya saing pelayanan.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Sorong, Agustinus, menyambut baik kunjungan dan perhatian yang diberikan oleh DPR RI. Ia mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung program pemerintah dan DPR dalam memperbaiki layanan transportasi laut.
"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan, termasuk memperkuat keamanan pelayaran dan efisiensi bongkar muat di pelabuhan. Harapannya, konektivitas antar wilayah bisa berjalan lebih lancar," ungkap Agustinus.
Dari sisi teknis, peningkatan fasilitas seperti dermaga, gudang penyimpanan, dan alat bongkar muat menjadi perhatian utama. Dengan dukungan anggaran dan pengawasan dari DPR, diharapkan pelabuhan-pelabuhan di Papua Barat Daya mampu mengimbangi pertumbuhan mobilitas barang dan penumpang yang terus meningkat.
Komisi V DPR RI juga mendorong adanya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor transportasi laut. Menurut Yan Mandenas, peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting dalam membangun layanan transportasi yang profesional dan ramah pengguna.
"Sumber daya manusia yang andal akan menentukan kualitas layanan. Maka dari itu, pelatihan untuk operator, petugas pelabuhan, dan awak kapal harus ditingkatkan secara berkelanjutan," katanya.
Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem transportasi laut, tapi juga membuka peluang bagi pertumbuhan sektor-sektor lain seperti perikanan, perdagangan antar pulau, dan pariwisata lokal.
Transportasi laut yang efisien akan memangkas waktu distribusi dan biaya logistik, sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok dan layanan dasar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mempercepat kemajuan Papua Barat Daya secara keseluruhan.
Komitmen DPR RI dalam memperjuangkan efisiensi transportasi laut ini menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional. Dengan menjadikan sektor transportasi sebagai tulang punggung penggerak ekonomi, harapannya daerah-daerah terpencil dapat semakin terhubung dan berkembang.