JAKARTA - Efisiensi dan transformasi digital terus menjadi fokus utama Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati. Dalam langkah strategis menghadapi tantangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian kompleks, Menteri Keuangan itu menyampaikan bahwa jumlah pegawai Kemenkeu berkurang hampir 1.000 orang dalam beberapa waktu terakhir.
“Jumlah sumber daya manusia (SDM) Kemenkeu turun hampir mendekati 1.000 orang, meskipun tugasnya dan volume APBN justru naik,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta.
Kebijakan ini merupakan bagian dari penerapan strategi negative growth dalam struktur kepegawaian. Penurunan jumlah pegawai bukan merupakan sinyal lemahnya kelembagaan, melainkan refleksi dari upaya penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital dan perubahan kebutuhan organisasi.
Secara rinci, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sebanyak 979 pegawai Kemenkeu atau setara dengan 1,26 persen telah berkurang. Namun demikian, dampak dari penurunan tersebut berhasil diimbangi dengan optimalisasi sistem berbasis teknologi.
“Penurunan itu diimbangi dengan pemanfaatan teknologi digital,” ujar Sri Mulyani.
Langkah ini sejalan dengan semangat modernisasi birokrasi yang selama ini dikedepankan Kemenkeu. Transformasi digital bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan di tengah percepatan arus informasi dan pelayanan publik berbasis data.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja internal, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kementeriannya telah mengembangkan berbagai aplikasi. Inovasi itu meliputi sistem perjalanan dinas elektronik, manajemen SDM, hingga program-program digital lainnya.
Tak hanya efisiensi internal, Kemenkeu juga mencatatkan sederet capaian strategis lain. Di bidang pemberdayaan masyarakat, kementerian ini telah memfasilitasi lebih dari 2,2 juta pelaku usaha mikro melalui skema Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Langkah ini memperluas akses pendanaan bagi pelaku ekonomi kecil, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari akar rumput.
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, kontribusi Kemenkeu terlihat dari penyediaan 2.020 beasiswa dokter spesialis yang bertujuan memperkuat sumber daya manusia kesehatan di berbagai daerah.
Inovasi juga dilakukan melalui pengembangan berbagai SuperApps Kemenkeu, seperti aplikasi digitalisasi produk hukum, Sistem Elektronik Perjalanan Dinas (e-Perjadin), dan Sandbox yang memungkinkan pengujian sistem dan kebijakan digital secara terintegrasi.
Tidak berhenti di situ, Sri Mulyani juga menyoroti empat program utama yang menopang pencapaian Kemenkeu secara keseluruhan. Keempatnya menjadi tulang punggung dalam menjaga performa keuangan negara tetap terjaga dan berkelanjutan.
Program pertama adalah kebijakan fiskal. Di dalamnya, Kemenkeu berperan aktif dalam menyusun Undang-Undang APBN 2025, melakukan reformasi sektor keuangan, serta menyelenggarakan forum internasional International Tax Forum (ITF) yang memperkuat diplomasi fiskal Indonesia di kancah global.
Kedua, pengelolaan pendapatan negara juga mengalami kemajuan signifikan. Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) kini telah berjalan di 53 pelabuhan dan tujuh bandara, mendukung efisiensi logistik nasional. Selain itu, penerapan joint program penerimaan berhasil mencatatkan realisasi hingga Rp 2,62 triliun, yang menjadi bukti sinergi lintas sektor berjalan efektif.
Reformasi perpajakan juga menjadi bagian penting dari program ini. Penerapan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) turut mendorong rasio perpajakan meningkat menjadi 12,7 persen, sebuah lonjakan yang menunjukkan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak.
Program ketiga adalah pengelolaan belanja negara. Di antaranya, Kemenkeu memberikan pendampingan pada 2.014 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDesma, serta menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang ditujukan mempercepat pembangunan di kawasan tertentu, mempersempit kesenjangan infrastruktur antardaerah.
Sementara itu, program keempat berkaitan dengan pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko. Dalam konteks ini, salah satu fokus utama adalah penanganan dan pemulihan hak tagih atas 1.035 aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan aset negara dan menekan potensi kerugian.
Dengan rangkaian capaian tersebut, kinerja keuangan negara menunjukkan tren positif. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pendapatan operasional Kemenkeu pada tahun lalu naik sebesar 2,87 persen, hingga mencapai Rp 2.162,5 triliun. Peningkatan tersebut menghasilkan surplus sebesar 1,87 persen, yang memperkuat posisi fiskal Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Kombinasi antara efisiensi, inovasi teknologi, dan pengelolaan fiskal yang disiplin menunjukkan bahwa strategi Kemenkeu tidak hanya adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga proaktif dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Di bawah komando Sri Mulyani, Kementerian Keuangan terus menunjukkan komitmen pada pelayanan publik yang lebih baik dan pengelolaan negara yang berorientasi masa depan.