JAKARTA - Langkah sinergis diambil Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan menyerahkan kendaraan operasional untuk mendukung aktivitas pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat di wilayah tersebut. Inisiatif ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari strategi bersama untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kendaraan bermotor.
Bertempat di Griya Agung Palembang, penyerahan kendaraan dilakukan langsung oleh Wali Kota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat, kepada Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru. Bantuan ini menjadi bentuk dukungan konkret terhadap peningkatan efisiensi operasional dan pelayanan perpajakan kepada masyarakat.
Gubernur Sumsel menyambut baik inisiatif tersebut. Ia mengungkapkan apresiasinya terhadap komitmen Pemerintah Kota Lubuklinggau yang telah menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya pembangunan fiskal daerah melalui kontribusi terhadap layanan perpajakan.
“Ini bukan sekadar kendaraan, tapi wujud kontribusi nyata terhadap pelayanan perpajakan. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan ini,” ujar Gubernur Herman Deru.
Lebih dari sekadar alat transportasi, kendaraan ini akan memperkuat pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk dalam kegiatan jemput bola serta penyuluhan dan edukasi pajak kendaraan. Dengan mobilitas yang lebih baik, Samsat dapat menjangkau lebih banyak warga, memperluas cakupan layanan, dan mempermudah proses administrasi perpajakan di lapangan.
Gubernur menargetkan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah Lubuklinggau tahun ini mencapai Rp27 miliar. Target ini bukan tanpa dasar, mengingat potensi besar yang dimiliki daerah tersebut, baik dari pertumbuhan kendaraan maupun kesadaran masyarakat yang terus meningkat.
Namun demikian, untuk mencapai target tersebut, menurut Herman Deru, dibutuhkan kerja sama lintas sektor. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Transparansi data dan pelaporan menjadi kunci dalam memastikan target tercapai secara optimal.
“Bupati dan wali kota harus tahu persis berapa kontribusi wilayahnya terhadap PAD. Ini penting agar semua pihak bisa bergerak bersama,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengungkapkan kondisi terkini pajak kendaraan di Sumsel. Dari sekitar 4 juta kendaraan yang tercatat, hanya sekitar 25 persen yang aktif membayar pajak. Fakta ini menjadi tantangan tersendiri, namun juga membuka ruang untuk peningkatan yang signifikan apabila dilakukan pendekatan yang tepat.
“Kalau pajak kendaraan tinggi, tentu jalan bisa lebih bagus, rambu lebih lengkap, dan layanan publik makin optimal. Masyarakat perlu sadar bahwa membayar pajak adalah kontribusi langsung terhadap pembangunan,” paparnya.
Ia juga menambahkan bahwa inisiatif seperti pemutihan pajak yang telah digulirkan pemerintah tetap memerlukan dukungan kesadaran kolektif. Menurutnya, program keringanan ini belum bisa memberikan dampak besar apabila tidak diikuti dengan keteladanan, termasuk dari kendaraan operasional pemerintah yang juga harus tertib membayar pajak.
Menyadari kompleksitas tantangan tersebut, Gubernur mendorong upaya proaktif di lapangan, salah satunya melalui pemanfaatan kendaraan operasional yang diserahkan untuk kegiatan jemput bola. Konsep pelayanan keliling ini diharapkan bisa menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.
“Wajib pajak itu raja jika patuh. Tapi kalau tidak membayar, bagaimana bisa menuntut fasilitas yang dibiayai dari pajak orang lain?” ujar Herman Deru menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dalam membayar pajak.
Dengan adanya kendaraan operasional baru ini, Samsat diharapkan dapat lebih optimal dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Selain meningkatkan kesadaran pajak, kehadiran pelayanan langsung di tengah warga juga akan membangun hubungan positif antara pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, penyerahan ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah kota dan provinsi dalam mendukung pembangunan berbasis kemandirian fiskal. Gubernur menilai, kolaborasi seperti ini harus terus diperluas ke sektor lain agar pembangunan daerah tidak hanya mengandalkan dana pusat, melainkan juga dari potensi yang digali secara lokal.
Dari sisi Pemkot Lubuklinggau, penyerahan kendaraan ini merupakan wujud komitmen untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan efisien. Dengan mendukung penuh kinerja UPT Samsat, pemkot berharap mampu membantu meningkatkan PAD yang pada akhirnya akan kembali dinikmati masyarakat dalam bentuk fasilitas dan infrastruktur yang memadai.
Inisiatif ini juga menjadi contoh nyata bagi daerah lain tentang pentingnya kolaborasi dalam memperkuat sistem perpajakan yang adil dan transparan. Selain sebagai sumber pembiayaan pembangunan, sistem perpajakan yang kuat juga mencerminkan kedewasaan tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik yang sehat.
Melalui pendekatan yang positif, edukatif, dan inklusif, diharapkan jumlah kendaraan yang tertib membayar pajak akan terus meningkat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat aktif dalam pembangunan daerah melalui pajak, maka semakin besar pula peluang terciptanya kesejahteraan yang merata.
Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, sektor perpajakan kendaraan bermotor di Sumsel dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan di provinsi ini.