JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan strategi fiskal guna menjaga stabilitas perekonomian nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 diperkirakan akan berada di kisaran Rp 609,7 triliun hingga Rp 662,8 triliun. Proyeksi tersebut setara dengan 2,29% hingga 2,64% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Penjelasan ini disampaikan Sri Mulyani dalam agenda rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI. Menurutnya, proyeksi defisit tersebut tetap dijaga dalam koridor aman, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara yang mengatur batas maksimal defisit APBN tidak boleh melebihi 3% dari PDB.
"Defisit dirancang untuk tetap berada dalam batas yang prudent (berhati-hati) dan menjaga kesinambungan fiskal," ujar Sri Mulyani di hadapan anggota dewan.
Dalam kerangka makro fiskal yang telah dibahas sebelumnya, defisit ini akan didukung oleh peningkatan pendapatan negara dan penguatan kualitas belanja. Pemerintah menargetkan agar kebijakan fiskal di tahun mendatang bisa menjadi instrumen yang tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan nasional.
Strategi Fiskal Tetap Prudent
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan fiskal pada 2025 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperkuat penerimaan negara. Pemerintah akan mengoptimalkan belanja produktif, termasuk untuk program-program prioritas nasional seperti pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan transformasi ekonomi hijau.
Pemerintah juga terus memperkuat kualitas belanja dan melakukan reformasi struktural guna menjaga ruang fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Di sisi pendapatan negara, langkah optimalisasi akan tetap dilakukan, baik melalui reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan, maupun digitalisasi sistem penerimaan negara.
“Dengan menjaga defisit tetap dalam batas yang ditetapkan, kita bisa menjaga kredibilitas fiskal, memperkuat kepercayaan pasar, dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjut Sri Mulyani.
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Negara
Dalam paparannya, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa pendapatan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 2.928,2 triliun hingga Rp 3.072,6 triliun. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan berada dalam kisaran Rp 3.537,9 triliun hingga Rp 3.735,4 triliun.
Dengan kisaran tersebut, belanja negara dipastikan akan tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas, perlindungan sosial, serta menjaga daya beli masyarakat.
“Kami tetap berkomitmen untuk melindungi masyarakat rentan melalui program-program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan efisien,” jelas Sri Mulyani.
Pembiayaan Defisit Dijaga Terkelola
Terkait dengan pembiayaan defisit, pemerintah akan menjaga agar tetap dikelola secara hati-hati dan akuntabel. Upaya ini mencakup pemanfaatan instrumen pembiayaan yang efisien serta penguatan koordinasi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan.
Menurut Sri Mulyani, pembiayaan akan dilakukan dengan tetap menjaga risiko utang dan memastikan keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang. Rasio utang akan tetap dalam batas yang aman, sejalan dengan upaya pemerintah menjaga kredibilitas fiskal.
“Kami akan terus melakukan pengelolaan pembiayaan yang bijaksana agar tidak memberikan beban berlebih kepada generasi mendatang,” ungkap Sri Mulyani.
Antisipasi Risiko Global
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menyinggung pentingnya menjaga kewaspadaan terhadap berbagai tantangan eksternal, termasuk ketidakpastian ekonomi global, tensi geopolitik, hingga perubahan iklim. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang dirancang akan tetap fleksibel dan adaptif.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan APBN sebagai instrumen penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Dengan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, Indonesia diyakini mampu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Kita harus tetap waspada terhadap gejolak global, namun dengan APBN yang responsif dan kredibel, Indonesia akan mampu melewati tantangan tersebut,” ujar Sri Mulyani dengan optimistis.
Fokus pada Pembangunan Prioritas
Salah satu pilar utama dalam penyusunan APBN 2025 adalah mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah akan memprioritaskan belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur hijau, dan digitalisasi.
Selain itu, transformasi ekonomi berbasis hilirisasi dan penguatan industri nasional juga menjadi bagian penting dalam kebijakan fiskal tahun depan. Pemerintah berharap melalui APBN yang dirancang secara hati-hati, Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Kesinambungan Kebijakan dan Reformasi
Sri Mulyani menutup paparannya dengan menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan reformasi fiskal dan struktural. Menurutnya, kesinambungan kebijakan adalah kunci untuk menciptakan fondasi ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
“Kebijakan fiskal yang sehat dan reformasi yang konsisten akan menjadi pondasi penting bagi pembangunan jangka panjang,” kata Sri Mulyani.
Pernyataan dan arah kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus menjaga stabilitas makroekonomi dan menjawab tantangan pembangunan dengan cara yang berkelanjutan dan inklusif.