JAKARTA - Inovasi transportasi ramah lingkungan mulai terasa di Kota Surabaya. Salah satu gebrakan baru datang dari pengoperasian taksi listrik buatan Vietnam yang kini hadir di kota tersebut. Meski membawa semangat teknologi bersih, kehadiran moda ini juga memunculkan perhatian serius dari sejumlah kalangan, termasuk legislatif daerah.
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, memberikan sorotan atas fenomena ini. Ia tidak mempersoalkan teknologi baru yang masuk, namun lebih mengkhawatirkan dampaknya terhadap para pelaku transportasi lokal, khususnya mereka yang mengandalkan usaha secara mandiri, seperti sopir taksi online berbasis modal pribadi.
“Kalau mereka (pengemudi taksi listrik) adalah investor, tentu mereka memiliki modal besar. Sementara pengemudi taksi lokal berbasis online kan menggunakan kendaraan sendiri. Jadi, kalau ini tidak diawasi secara ketat, maka keberpihakan pada pelaku transportasi lokal bisa terganggu,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menciptakan iklim transportasi yang adil dan berpihak pada warga Surabaya yang menggantungkan penghasilan dari sektor ini. Munculnya pemain baru yang didukung modal besar tak bisa serta-merta dibiarkan tanpa ada regulasi atau perlindungan terhadap usaha lokal.
Pihaknya berharap Pemerintah Kota Surabaya melalui dinas terkait segera mengkaji dan membuat kebijakan yang seimbang. Ia menyebut, jangan sampai ada diskriminasi regulasi antara pengemudi lokal dengan pihak luar yang membawa investasi besar, termasuk dalam hal standar operasional hingga perlakuan perpajakan.
“Ini harus ada regulasi dan perlindungan. Jangan sampai yang kecil makin tersingkir. Transportasi itu bukan hanya soal kemudahan penumpang, tapi juga kelangsungan penghidupan para pengemudinya,” tambah Achmad.
Ia mengingatkan bahwa inovasi dan investasi memang penting untuk pembangunan kota, namun kehadiran teknologi baru di sektor transportasi tidak boleh mengesampingkan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti perlunya pengawasan terhadap operasional taksi-taksi listrik baru. Ia berharap pemerintah memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi telah memiliki izin sesuai peraturan yang berlaku di Kota Surabaya.
“Apakah mereka sudah punya izin resmi? Apakah armada tersebut sudah terdaftar di dinas terkait? Ini semua harus jelas,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya penting untuk menjaga keadilan antar pelaku usaha, tetapi juga menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.
Keberadaan taksi listrik buatan Vietnam ini memang cukup menarik perhatian warga. Mengusung konsep ramah lingkungan dan teknologi modern, moda ini dianggap sebagai bagian dari langkah menuju kota hijau dan rendah emisi. Namun, tanpa pengawasan dan regulasi yang adil, potensi gesekan dengan pelaku lokal bisa terjadi.
Achmad Nurdjayanto kembali mengingatkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya menyangkut aspek lingkungan dan teknologi, tetapi juga keadilan sosial. Pemerintah harus mengambil peran aktif dalam menjaga keseimbangan kepentingan, baik bagi investor, pengguna, maupun pelaku usaha lokal.
“Pembangunan harus adil bagi semua pihak. Jangan sampai inovasi justru menjadi ancaman bagi warga sendiri,” ucapnya.
Ia juga mendorong agar Pemkot Surabaya membuka ruang dialog antara pelaku transportasi lokal dengan para pemilik atau operator taksi listrik baru tersebut. Menurutnya, komunikasi terbuka bisa menjadi langkah awal untuk mencari solusi bersama dan menghindari gesekan di lapangan.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi perkembangan teknologi transportasi yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, ini adalah sinyal positif bahwa sektor transportasi turut beradaptasi dengan tren global menuju energi bersih dan efisiensi.
“Namun sekali lagi, transisi ini harus dilakukan secara bijak. Tidak bisa serta-merta diterapkan tanpa memperhatikan pelaku yang sudah lebih dahulu berjuang di lapangan,” katanya.
Dengan masuknya moda transportasi listrik asing, momentum ini juga sebaiknya dimanfaatkan sebagai pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat ekosistem transportasi lokal, baik dari sisi pembiayaan, pelatihan, hingga insentif untuk bertransformasi ke arah yang lebih modern dan berkelanjutan.
Achmad berharap ke depan ada langkah-langkah nyata untuk mendukung pengemudi lokal, seperti kemudahan akses pembiayaan kendaraan listrik bagi pelaku transportasi mandiri serta pelatihan pengelolaan usaha transportasi berbasis aplikasi.
“Kalau kita ingin menyambut era baru transportasi, maka pelaku lokal harus ikut naik kelas. Pemerintah harus jadi fasilitator utama,” pungkasnya.