JAKARTA - Upaya pemerataan akses energi terus dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan menggencarkan pelaksanaan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Kali ini, langkah konkret diwujudkan melalui kunjungan langsung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk memastikan pelaksanaan program tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi warga.
Program BPBL merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses energi yang adil bagi seluruh rakyat, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok yang belum sepenuhnya menikmati jaringan listrik. Dalam kunjungannya, Bahlil meninjau rumah-rumah warga yang baru tersambung listrik secara gratis berkat program tersebut.
“Di Jawa Tengah, jaringan listriknya sudah sangat maksimal. Hari ini kita cek beberapa rumah yang disambung langsung oleh pemerintah. Gratis. Jaringannya sudah ada, tinggal disambung,” kata Menteri Bahlil.
Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat elektrifikasi di seluruh penjuru negeri, khususnya daerah yang masih minim akses energi. Dengan pendekatan terintegrasi bersama PT PLN (Persero), Kementerian ESDM mengupayakan agar setiap warga mendapatkan hak yang sama dalam menikmati energi listrik.
Program BPBL memberikan sambungan listrik secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu, lengkap dengan instalasi rumah, kWh meter, dan perlengkapan penerangan dasar. Dana untuk program ini sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan untuk menjamin pemerataan pembangunan energi.
Tak hanya pemasangan instalasi, bantuan yang diberikan juga meliputi tiga titik lampu, satu kotak kontak listrik, Sertifikat Laik Operasi (SLO), sambungan daya sebesar 900 VA, serta voucher listrik senilai Rp 100 ribu.
Muhammad Taifur, salah satu warga penerima manfaat di Blora, mengungkapkan rasa syukurnya. Sebelumnya, ia terpaksa menumpang listrik dari rumah orang tuanya karena keterbatasan ekonomi. Kini, dengan adanya sambungan listrik mandiri, kehidupannya menjadi lebih nyaman.
“Sebelumnya saya numpang listrik dari orang tua. Rasanya tidak nyaman. Setelah dapat bantuan dari pemerintah, PLN, dan Bapak Prabowo, rasanya seperti mimpi,” tutur Taifur dengan mata berbinar.
Data Kementerian ESDM menunjukkan, BPBL telah menjangkau 155.429 rumah tangga di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, Jawa Tengah mendapatkan alokasi sebanyak 18.953 sambungan. Melihat besarnya manfaat dan antusiasme masyarakat, pemerintah pun menargetkan peningkatan alokasi BPBL pada tahun 2025 menjadi 170.000 sambungan secara nasional, dengan rencana alokasi untuk Jawa Tengah naik menjadi 21.500 sambungan.
Kehadiran Menteri Bahlil di lapangan bukan hanya simbolis, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi langsung program pemerintah. Dengan begitu, implementasi di lapangan dapat dikawal secara transparan dan tepat sasaran.
Secara strategis, elektrifikasi bukan sekadar menyediakan listrik. Lebih dari itu, program ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses listrik yang andal dapat menunjang kegiatan ekonomi rumah tangga, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
“Kita ingin rakyat di pelosok merasakan kehadiran negara. Ini bukan hanya soal listrik, tapi tentang keadilan sosial. Bahwa siapapun, dimanapun dia berada, harus mendapat hak yang sama untuk hidup lebih baik,” tegas Bahlil.
Program ini juga sejalan dengan visi jangka panjang Kementerian ESDM dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Meski Indonesia sudah mencatat angka rasio elektrifikasi di atas 99%, masih ada wilayah terpencil yang membutuhkan perhatian khusus, terutama dari sisi akses dan kemampuan finansial masyarakat dalam mendapatkan sambungan listrik resmi.
Dengan pola kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN seperti PLN, program BPBL diyakini dapat terus menjangkau lebih banyak rumah tangga kurang mampu di seluruh pelosok nusantara.
Melalui inisiatif seperti ini, Kementerian ESDM menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan energi. Tidak hanya pembangunan besar-besaran di perkotaan, tetapi juga pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di desa-desa.
Selain itu, keberlanjutan program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara lebih inklusif. Listrik menjadi fondasi penting bagi berkembangnya kegiatan usaha kecil, peningkatan produktivitas warga, serta mendorong digitalisasi layanan dasar yang kini mulai menyentuh pedesaan.
Ke depan, dengan adanya target yang lebih tinggi dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, BPBL berpotensi memperluas cakupan manfaatnya ke wilayah-wilayah lain yang belum terlistriki. Kementerian ESDM bersama PLN terus melakukan pendataan dan verifikasi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menjadi prioritas penerima bantuan.
Program ini bukan hanya sebuah proyek infrastruktur, tetapi juga refleksi dari upaya negara membangun masa depan yang lebih adil dan terang secara harfiah maupun simbolis untuk seluruh rakyat Indonesia.