JAKARTA - Upaya pemerintah dalam membuka akses lapangan kerja bagi masyarakat terus diperluas, kali ini dengan menjajaki pasar tenaga kerja internasional, khususnya di Jepang. Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengumumkan langkah strategis yang tengah dipersiapkan untuk memberangkatkan 1.000 transmigran guna bekerja di sektor pertanian Jepang.
Inisiatif ini menjadi bagian dari program kolaboratif lintas kementerian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran melalui jalur kerja yang menjanjikan, sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang luas. “Ini berita baik juga untuk masyarakat,” ujar Mentrans saat ditemui dalam kegiatan kementerian di Jakarta.
Mentrans menuturkan bahwa kerja sama tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin oleh Abdul Kadir Karding. Kolaborasi keduanya membuka jalan untuk mewujudkan skema kerja yang saling menguntungkan, dengan menempatkan transmigran di Jepang sebagai pekerja sektor pertanian.
“Koordinasi kami cukup efektif dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding,” ungkap Mentrans, yang menunjukkan semangat kolaboratif antarinstansi dalam menjawab tantangan ekonomi serta peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia.
Pelatihan Menyeluruh dan Berkelanjutan
Untuk memastikan transmigran siap kerja dan dapat beradaptasi secara optimal, Kementerian Transmigrasi telah menyiapkan berbagai fasilitas pelatihan menyeluruh. Termasuk di dalamnya adalah pelatihan keterampilan pertanian modern dan penguasaan bahasa Jepang, yang menjadi modal utama dalam menjalani kontrak kerja selama tiga tahun.
“Transmigran akan mendapat pelatihan intensif, termasuk penguasaan bahasa Jepang,” kata Mentrans. Program ini tak hanya mengutamakan penempatan, namun juga fokus pada pemberdayaan sumber daya manusia transmigrasi agar bisa berkontribusi lebih besar, baik selama bekerja di luar negeri maupun saat kembali ke tanah air.
Pelatihan akan dipusatkan di empat balai pelatihan milik kementerian, dengan kapasitas awal dirancang untuk menampung 1.000 peserta. “Untuk target yang visibel paling awal sekitar 1.000 transmigran. Nanti kami lihat kapasitas masing-masing balai, kalau bisa lebih dari itu, nanti akan kami sampaikan dan laporkan,” ujarnya.
Kerja Sama dengan Jepang Semakin Erat
Pemerintah tidak hanya mengandalkan infrastruktur pelatihan dalam negeri, namun juga telah menjalin komunikasi aktif dengan pihak Kedutaan Besar Jepang. Komitmen ini menunjukkan keseriusan dalam menjamin kesesuaian program dengan regulasi dan kebutuhan negara tujuan.
“Kami juga sudah kontak dengan Kedutaan Besar Jepang,” tutur Mentrans. Langkah ini diambil untuk memastikan para transmigran dapat bekerja sesuai standar dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Jepang.
Target pelaksanaan program ini dirancang dimulai pada tahun ini, karena dukungan anggaran telah tersedia. Meski belum disebutkan nominal spesifik alokasinya, pemerintah memastikan pelaksanaannya disiapkan secara matang.
Peluang Besar di Sektor Pertanian Jepang
Fokus penempatan transmigran kali ini ditujukan pada sektor pertanian, yang dinilai potensial dan menjanjikan dari segi penghasilan maupun pengalaman kerja. Dalam skema kerja selama tiga tahun tersebut, para transmigran diproyeksikan bisa memperoleh penghasilan sekitar Rp20 juta per bulan.
Dengan demikian, bukan hanya kontribusi terhadap perekonomian pribadi yang dikejar, namun juga potensi transfer ilmu dan teknologi yang dibawa kembali ke tanah air. “Kami harapkan mereka bukan hanya mendapatkan penghasilan yang lebih baik, tapi juga transfer knowledge dan teknologi,” jelasnya.
Program ini juga dilihat sebagai langkah strategis untuk mendorong pembangunan kawasan transmigrasi ke arah yang lebih produktif dan mandiri. Transmigran yang kembali dari Jepang diharapkan mampu menjadi agen perubahan di daerahnya masing-masing, membawa semangat kerja profesional dan pengetahuan pertanian modern.
Potensi Ekonomi yang Menjanjikan
Dari sisi ekonomi makro, program ini memberikan prospek yang menggembirakan. Mentrans mengungkapkan bahwa investasi senilai Rp150 miliar untuk pelatihan 1.000 transmigran dapat menghasilkan devisa hingga Rp1,5 triliun. Rasio manfaat ini menunjukkan efektivitas program dalam mendorong produktivitas tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Jika dihitung secara sederhana, rasio manfaatnya mencapai 10 kali lipat dari nilai investasi awal, sekaligus menciptakan multiplier effect dalam peningkatan daya saing sumber daya manusia.
“Jika investasi pelatihannya Rp150 miliar, maka potensi devisanya mencapai Rp1,5 triliun,” ungkap Mentrans. Ini merupakan bukti bahwa investasi dalam pengembangan manusia dapat menghasilkan dampak ekonomi yang besar dan berkelanjutan.
Swasembada SDM Unggul
Lebih jauh, Mentrans menegaskan bahwa swasembada tidak hanya diartikan dalam konteks pangan semata, melainkan juga mencakup pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Program ini sejalan dengan visi tersebut, yakni mencetak SDM transmigran yang mampu bersaing di tingkat global.
“Swasembada bukan hanya pangan, tapi SDM unggul,” tegasnya. Dengan semangat ini, pemerintah berkomitmen menjadikan transmigrasi sebagai pilar strategis dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berdaya saing.
Melalui penguatan kapasitas dan perluasan akses kerja di luar negeri seperti Jepang, transmigran tak lagi diposisikan sebagai kelompok pinggiran, melainkan sebagai bagian penting dari wajah baru Indonesia yang siap tampil di panggung dunia.