JAKARTA - Sri Mulyani menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat lewat realisasi bantuan sosial sembako yang hampir menyentuh 100 persen sasaran.
Sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hingga 9 Juli 2025, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako sebesar Rp 20,26 triliun. Dana ini ditujukan kepada 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut mencerminkan realisasi sebesar 97,22 persen dari target yang ditetapkan, yaitu 18,8 juta KPM. Capaian ini menunjukkan efektivitas penyaluran bansos yang terus ditingkatkan oleh pemerintah guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam mendukung masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya dalam hal nutrisi dan pangan.
"Hingga realisasi penyaluran bansos telah mencapai Rp 20,26 triliun untuk 18,2 juta KPM," ujarnya melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa bantuan sosial sembako ini bukan sekadar program rutin, tetapi menjadi cerminan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hadir untuk rakyat. Melalui program ini, pemerintah berharap masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap gizi seimbang seperti beras, daging, sayur, dan buah-buahan.
Jika sebelumnya bantuan sembako diberikan dalam bentuk fisik, kini mekanismenya diubah menjadi bantuan tunai sebesar Rp 200.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima. Perubahan bentuk penyaluran ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki fleksibilitas dalam memilih kebutuhan yang paling sesuai dengan kondisi rumah tangganya masing-masing.
Selain memberikan ruang bagi penerima manfaat dalam menentukan belanja sesuai kebutuhan, bansos tunai juga diyakini lebih efisien dari sisi penyaluran dan pelaporan. Pemerintah pun memastikan bahwa penyaluran bansos dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebuah sistem data terbaru yang lebih akurat dan mutakhir.
“Bansos sembako bukan hanya soal pemberian bantuan, tapi juga upaya APBN #UangKita dalam menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat. Semoga Bansos ini memberikan banyak manfaat bagi penerima dan membawa dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” terang Sri Mulyani.
Program ini selaras dengan misi besar pemerintah dalam membangun masyarakat yang sehat, mandiri, dan tangguh. Fokus utama dari bantuan ini adalah memastikan ketersediaan gizi keluarga, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi maupun kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Dengan format tunai, masyarakat bisa lebih fleksibel dalam mengatur keuangannya, sekaligus berperan aktif dalam mendukung roda perekonomian lokal melalui pembelian kebutuhan di warung atau pasar terdekat. Model ini memberikan nilai tambah bukan hanya kepada penerima bansos, tetapi juga pelaku usaha kecil di lingkungan sekitar mereka.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan berbagai lembaga penyalur lainnya terus memantau pelaksanaan bantuan sosial ini agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Fokus utama tetap pada transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penggunaan anggaran negara demi memberikan manfaat seluas-luasnya kepada rakyat.
Sebagaimana diketahui, bansos sembako merupakan bagian dari skema perlindungan sosial yang sudah menjadi agenda prioritas dalam APBN. Pemerintah menargetkan, melalui program ini, masyarakat berpenghasilan rendah dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga kestabilan konsumsi rumah tangganya.
Dengan cakupan sebanyak 18,2 juta keluarga penerima manfaat, dampak dari bansos ini sangat signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah berbagai tekanan ekonomi global dan domestik yang dapat mempengaruhi harga kebutuhan pokok.
Bukan hanya itu, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam pemberian bantuan, dari bantuan barang yang bersifat seragam ke bantuan tunai yang bersifat personal. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada setiap keluarga untuk mengelola bantuan dengan bijak, sesuai kebutuhan gizi dan kesehatan anggota keluarga.
Transformasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian belanja rumah tangga, sekaligus membentuk budaya konsumsi yang sehat dan efisien. Dalam jangka panjang, program semacam ini diharapkan dapat menciptakan keluarga yang lebih tangguh dan mandiri secara ekonomi.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap bantuan sosial dapat terus ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi penyaluran, efektivitas, maupun manfaat jangka panjang. Hal ini mencerminkan keseriusan negara dalam menjadikan anggaran negara sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung.
Program bansos sembako yang dikelola secara modern dan berbasis data ini juga menjadi bukti bahwa reformasi di bidang keuangan negara terus berjalan ke arah yang lebih baik. Dengan memperhatikan akurasi data dan kebutuhan masyarakat secara riil, pemerintah menunjukkan respons yang cepat dan tepat sasaran dalam setiap kebijakan.
Melalui pengelolaan APBN yang bertanggung jawab, Sri Mulyani memperlihatkan bahwa anggaran negara bukan sekadar angka, melainkan instrumen nyata yang bekerja untuk rakyat. Penyaluran bansos sembako ini menjadi bagian penting dari misi besar pemerintah dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat Indonesia.