JAKARTA - Peran UMKM dalam mendukung ketahanan gizi nasional semakin terlihat nyata melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu contohnya tercermin dari keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi dan direalisasikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga membawa dampak ekonomi langsung ke berbagai daerah melalui keterlibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menyambut baik langkah konkret Polri dalam menggerakkan program MBG. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap peresmian serentak 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi titik krusial dalam distribusi makanan bergizi bagi pelajar di berbagai jenjang pendidikan.
"Efek ekonomi adalah keterlibatan UMKM dalam sirkulasi rantai pasok atau rantai suplai dari program makan bergizi gratis. Kolaborasi luar biasa dari seluruh instansi ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan UMKM," ujar Maman dalam keterangannya di Depok, Jawa Barat.
Menurut politisi Partai Golkar itu, dampak program MBG jauh melampaui sekadar pemberian makanan sehat kepada anak-anak. Kehadiran UMKM sebagai mitra penyedia bahan makanan, pengolah konsumsi harian, hingga jasa pendukung logistik, membuka peluang ekonomi di tingkat lokal. Pelaku usaha kecil tidak hanya berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan program, tetapi juga memperoleh peningkatan pendapatan yang berkelanjutan.
Secara khusus, SPPG Mako Brimob yang menjadi salah satu titik peresmian program MBG memiliki cakupan pelayanan cukup luas. Fasilitas tersebut ditargetkan dapat melayani kebutuhan makan bergizi bagi siswa dari 14 sekolah, mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang melihat adanya sinergi nyata antara program pemerintah dan institusi penegak hukum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. "Kementerian UMKM tentu sangat berkepentingan dan mengapresiasi Polri. Karena ikut berkontribusi dalam upaya segera merealisasi pencapaian program MBG," ucap Maman.
Adapun SPPG Mako Brimob tersebut merupakan bagian dari jaringan 28 titik layanan gizi yang diresmikan secara serentak oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Melalui langkah strategis ini, Polri menunjukkan komitmennya tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga aktif berperan dalam pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi lokal.
Sebanyak 4.000 pelajar menjadi target penerima manfaat dari SPPG Mako Brimob. Angka tersebut menunjukkan skala jangkauan program yang cukup besar, sekaligus mencerminkan tantangan distribusi logistik yang kompleks. Di sinilah UMKM memainkan peran vital sebagai penggerak ekonomi lokal yang adaptif, cepat, dan dekat dengan masyarakat.
Pada saat peresmian, setiap SPPG turut melaporkan kesiapan operasionalnya kepada Kapolri. Laporan tersebut mencakup informasi lengkap mengenai jumlah sekolah dan siswa yang akan dilayani, lokasi fasilitas SPPG, serta estimasi waktu pelaksanaan layanan makan bergizi harian.
Kehadiran program MBG yang terintegrasi dengan jaringan UMKM ini diharapkan menjadi salah satu solusi berkelanjutan dalam memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia. Program ini juga menjadi bentuk nyata dari semangat gotong royong lintas sektor yang menyasar kepentingan masa depan generasi muda sekaligus menopang roda ekonomi lokal.
Maman Abdurrahman juga menekankan bahwa pendekatan kolaboratif seperti ini menjadi kunci dalam mendorong naik kelasnya UMKM. Melalui partisipasi aktif dalam program strategis nasional, pelaku usaha kecil dapat memperluas kapasitas produksi, memperbaiki sistem manajemen, dan memperluas jaringan kemitraan.
Selain itu, keterlibatan UMKM dalam program seperti MBG juga berpotensi membuka lapangan kerja baru di daerah. Tidak hanya tenaga pengolah makanan, tetapi juga pekerja pengemasan, distribusi, hingga pengawasan mutu, yang semuanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
Langkah Polri dalam mengintegrasikan aspek gizi anak dan pemberdayaan ekonomi lokal ini pun mendapat pujian sebagai bentuk inovasi kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dengan program ini, keamanan dan kesejahteraan berjalan beriringan dua elemen penting dalam membangun bangsa yang sehat dan kuat.
Di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi, pendekatan program MBG yang menyinergikan kesehatan anak dan pemberdayaan UMKM menjadi contoh nyata bagaimana institusi negara mampu bergerak adaptif dalam mendukung kebijakan pembangunan inklusif. Kolaborasi antara Polri dan UMKM menjadi titik terang bahwa pembangunan tidak harus berjalan sendiri-sendiri, melainkan dapat tercipta melalui kerja bersama yang saling menguatkan.