JAKARTA - Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperluas layanan transportasi Transjabodetabek terus menuai dukungan, terutama dari kalangan legislatif. Dukungan tersebut tidak hanya sebatas apresiasi, namun juga disertai dengan masukan konstruktif agar program transportasi berbasis subsidi ini memberikan manfaat optimal bagi seluruh warga, termasuk masyarakat Jakarta yang tinggal di area permukiman padat.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, secara terbuka menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemprov DKI dalam mengembangkan skema Public Service Obligation (PSO) di sektor transportasi. Menurutnya, inisiatif ini merupakan langkah maju untuk mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Sekarang dengan adanya pelayanan transportasi di Transjabodetabek, kita sangat mendukung. Sayogyanya bahwa transportasi itu harus bisa melayani semua wilayah, khususnya daerah penyangga Jakarta,” ujar Wahyu Dewanto.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa pembangunan sistem transportasi yang baik harus menyentuh seluruh lapisan, termasuk warga yang tinggal di dalam kota Jakarta sendiri, terlebih di kawasan gang-gang kecil yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh oleh jaringan transportasi umum.
Ia menyampaikan bahwa konektivitas dari lingkungan tempat tinggal ke titik-titik transit utama, seperti halte atau terminal Transjakarta, harus menjadi prioritas agar ekosistem transportasi publik berjalan utuh dan efisien.
"Terpenting adalah daerah-daerah penyangga tadi sudah terkoneksi, tapi yang tidak kalah penting itu yang ada di Jakarta sendiri dari gang-gang menuju feeder-feeder untuk menuju Transjakarta itu juga harus terkoneksi," tambahnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan semangat inklusivitas dalam pembangunan transportasi publik. Dengan menyentuh titik-titik mikro di dalam kota, seperti gang kecil dan lingkungan padat penduduk, Pemerintah DKI dapat memastikan bahwa akses transportasi menjadi hak semua warga, bukan hanya mereka yang tinggal dekat dengan jalur utama.
Sebagaimana diketahui, layanan Transjabodetabek telah resmi diperluas ke wilayah penyangga Ibu Kota seperti Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, dan Bogor. Perluasan ini tidak hanya mengakomodasi mobilitas harian para pekerja dan pelajar yang beraktivitas di Jakarta, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan konektivitas lintas daerah yang lebih efektif dan efisien.
Seluruh perluasan layanan ini dilakukan dengan menggunakan anggaran subsidi dari APBD DKI Jakarta. Untuk tahun anggaran 2025, dana yang dialokasikan melalui skema PSO mencapai sekitar Rp4,2 triliun. Anggaran ini dimanfaatkan untuk menjaga tarif transportasi umum tetap terjangkau sekaligus memperluas jangkauan layanan ke lebih banyak kawasan.
Namun, Wahyu mengingatkan bahwa besarnya dana yang digelontorkan harus dibarengi dengan pemanfaatan yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan agar beban subsidi yang diberikan Pemprov tidak hanya berdampak pada wilayah penyangga, tetapi juga memberikan efek nyata bagi masyarakat yang tinggal di wilayah administrasi Jakarta.
“Jangan sampai yang di daerah penyangga terkoneksi, tapi yang di dekat rumah kita dari gang-gang itu tidak terkoneksi,” ungkap Wahyu dengan nada mengingatkan.
Pernyataan tersebut menjadi cerminan bahwa pengembangan transportasi publik harus bersifat holistik. Dalam konteks Jakarta sebagai kota megapolitan, strategi yang tepat bukan hanya memperlebar cakupan layanan keluar kota, melainkan juga memastikan akses mikro dalam kota turut terintegrasi dalam satu sistem yang solid dan menyeluruh.
Transportasi publik yang baik tidak hanya dinilai dari jumlah rute yang dilayani atau moda yang tersedia, melainkan juga dari seberapa mudah dan cepat warga dapat menjangkaunya dari tempat tinggal mereka. Ketika konektivitas antar moda dan titik awal perjalanan telah berjalan dengan baik, akan terbentuk kebiasaan baru di tengah masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Langkah Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas Transjabodetabek patut diapresiasi karena selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon. Namun, efektivitas program ini akan semakin terasa apabila ditopang dengan integrasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di lorong-lorong kota dan jalan sempit yang selama ini kurang mendapat prioritas.
Dalam konteks ini, masukan dari DPRD menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan transportasi tidak hanya bersifat makro, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat pada level mikro. Program perluasan transportasi publik akan semakin kuat jika melibatkan kolaborasi lintas sektor dan menjadikan warga sebagai pusat dari setiap kebijakan.
Dengan semangat kolaboratif dan pendekatan berbasis pemerataan, kehadiran Transjabodetabek dapat benar-benar menjadi solusi transportasi yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban yang semakin dinamis dan kompleks.