JAKARTA - Sinergi yang solid antara otoritas moneter dan pemerintah daerah terus diperkuat demi menjaga stabilitas harga serta mengakselerasi digitalisasi di wilayah. Upaya itu tercermin dalam pelaksanaan rapat koordinasi, capacity building, dan High Level Meeting (HLM) yang digelar di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, oleh Bank Indonesia bersama pemerintah daerah se-Sumsel.
Rangkaian kegiatan yang berlangsung ini tidak hanya membahas tantangan pengendalian inflasi di tengah dinamika ekonomi global dan regional, tetapi juga merumuskan strategi percepatan digitalisasi sebagai fondasi ekonomi masa depan di tingkat lokal.
Dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Drs. H. Edward Chandra, MH, rapat koordinasi yang diawali dengan pertemuan lintas kabupaten/kota tersebut menyepakati sejumlah program kerja strategis yang akan dijalankan hingga akhir 2025.
Kepala BMKG Sumsel, Dr. Wandayantolis, dalam paparannya menyampaikan bahwa kondisi cuaca pada paruh kedua tahun ini diprediksi lebih bersahabat dengan musim kemarau yang lebih pendek. Hal ini dipandang positif dalam mendukung produktivitas sektor pertanian—salah satu penopang penting dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga bahan pangan.
Senada, Kepala BPS Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto, juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga, terutama menjelang libur sekolah dan akhir tahun. “Kenaikan permintaan pada momen-momen tersebut kerap menjadi pemicu fluktuasi harga,” ujarnya.
Evaluasi Kinerja dan Fokus Semester II
Dalam sesi evaluasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) selama Semester I 2025, sejumlah tantangan utama menjadi sorotan. Cuaca, ketersediaan pasokan, dan keterbatasan anggaran menjadi isu yang memerlukan penanganan lintas sektor. Namun, capaian program yang telah dijalankan selama enam bulan pertama juga menunjukkan optimisme terhadap efektivitas kerja tim daerah.
Sejumlah rencana aksi pun disusun sebagai bagian dari upaya penguatan pengendalian inflasi di semester II. Dalam sesi capacity building, Asisten Deputi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Mochamad Edy Yusuf, memberikan pemahaman strategis untuk memperkuat peran daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi lokal.
Rangkaian rapat ini kemudian ditutup dengan High Level Meeting (HLM) TPID yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, H. Cik Ujang. HLM menghasilkan sejumlah kesepakatan program hingga akhir tahun, termasuk peningkatan produksi pertanian dan KAD, pelaksanaan operasi pasar murah, sidak pasar, koordinasi dengan distributor, hingga kebijakan pendukung seperti subsidi ongkos angkut serta pendirian BUMD atau Pasar Induk.
“Seluruh langkah ini bertujuan untuk memperkuat distribusi, menahan laju harga, dan menjaga daya beli masyarakat,” tegas Wakil Gubernur.
Perhatian terhadap Komoditas Strategis
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Bambang Pramono, turut memberikan perhatian terhadap komoditas-komoditas strategis yang diproyeksikan berpotensi menyumbang tekanan inflasi pada semester kedua tahun ini. Empat kelompok komoditas yang menjadi fokus perhatian adalah: makanan, transportasi, pakaian dan alas kaki, serta pendidikan.
Selain itu, komoditas inflasi inti seperti emas dan kopi juga menjadi perhatian khusus karena harganya sangat dipengaruhi oleh situasi geopolitik global dan gangguan cuaca. “Kami akan terus berkoordinasi dengan TPID daerah agar respons terhadap dinamika harga bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” ujar Bambang Pramono.
Percepatan Transformasi Digital Daerah
Sejalan dengan penguatan pengendalian inflasi, Bank Indonesia dan pemerintah daerah juga menyelenggarakan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada hari yang sama. HLM TP2DD fokus membahas strategi percepatan implementasi digitalisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi berbasis teknologi.
Dalam pertemuan itu, disepakati beberapa rekomendasi strategis, antara lain: penguatan koordinasi antar-pihak, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan percepatan penyusunan roadmap digitalisasi daerah. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahun 2025.
Selain itu, perluasan elektronifikasi transaksi retribusi menggunakan kanal non-tunai seperti QRIS juga menjadi prioritas. Dukungan terhadap penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terus dikuatkan, bersamaan dengan penguatan literasi keuangan masyarakat serta pembangunan infrastruktur digital yang inklusif.
“Digitalisasi adalah kunci efisiensi tata kelola daerah sekaligus motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelas perwakilan dari TP2DD.
Komitmen untuk Ekonomi Sumsel yang Inklusif
Melalui seluruh rangkaian kegiatan tersebut, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan pesan kuat bahwa sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan modern. Baik dalam pengendalian inflasi maupun transformasi digital, peran aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi pilar utama.
Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi dan mempercepat modernisasi sistem transaksi publik. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sumsel ke depan.