JAKARTA - Papua semakin mantap menuju ekonomi digital berkat peran aktif Bank Indonesia. Dengan memperluas pemanfaatan QR Code Indonesian Standard (QRIS), Bank Indonesia membuktikan bahwa digitalisasi tak hanya milik kota-kota besar, tetapi juga menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Inovasi digital kini tak lagi terbatas pada wilayah perkotaan. Papua, sebagai salah satu daerah dengan tantangan geografis yang kompleks, justru menunjukkan langkah progresif. Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Papua mencatat lonjakan penggunaan QRIS pada triwulan pertama 2025.
Dari Januari hingga Maret 2025, sebanyak 230.446 merchant di Papua telah mengadopsi QRIS. Volume transaksi mencapai angka mencolok, yakni 10,2 juta kali dengan 214.663 pengguna aktif.
Capaian ini bukan semata angka. Di balik statistik tersebut tersimpan lompatan besar dalam upaya pemerataan ekonomi digital. QRIS tak lagi hanya digunakan di pusat perbelanjaan, pasar, kafe, atau kios-kios. Inovasi sistem pembayaran ini kini berperan sebagai tulang punggung transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah dan menjadi awal dari pembangunan konsep smart city di Papua.
“Pembayaran pajak dan retribusi daerah menjadi lebih efisien, murah, dan transparan berkat QRIS,” kata Tomy Adi Saputra, Analis Yunior Sistem Pembayaran Bank Indonesia Papua dalam pelatihan jurnalis yang digelar di Jayapura.
Tomy menjelaskan bahwa peran QRIS sangat vital dalam mendukung digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah. Dengan sistem ini, pendapatan daerah lebih mudah dimonitor, mengurangi potensi kebocoran, dan mendorong akuntabilitas fiskal.
Lebih jauh, Tomy mengungkapkan bahwa QRIS memiliki kontribusi besar terhadap penyusunan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran. Sebab, pencatatan transaksi UMKM menjadi lebih akurat dan real-time. Hal ini tentu sangat berguna dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
“QRIS juga membantu digitalisasi pencatatan transaksi UMKM, sehingga mempermudah pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal yang tepat sasaran serta meningkatkan efisiensi layanan publik,” ujarnya.
Dampak positif QRIS bukan hanya dirasakan pemerintah. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Papua pun mendapatkan keuntungan langsung dari sistem ini. QRIS menyederhanakan proses pembayaran. Tak perlu uang tunai, tak ada kekhawatiran akan uang palsu, serta semua transaksi tercatat otomatis ke rekening merchant.
“Bagi UMKM, QRIS adalah solusi cerdas untuk naik kelas. Sistem ini membuat usaha mereka lebih profesional dan modern,” tambah Tomy.
Keuntungan lainnya adalah tidak adanya biaya transaksi, yang membuat sistem ini sangat cocok bagi pelaku usaha kecil. QRIS juga memperkuat budaya transaksi nontunai yang aman dan higienis, terutama sejak masa pandemi lalu.
Tidak hanya mempercepat transaksi, penggunaan QRIS juga berdampak pada peningkatan literasi keuangan masyarakat Papua. Mereka tidak hanya diajak mengenal teknologi, tetapi juga diajak untuk lebih cermat mengelola pemasukan dan pengeluaran. Secara tidak langsung, hal ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih sehat dan terstruktur.
Kehadiran QRIS di Papua menunjukkan bahwa inklusi keuangan dapat benar-benar diwujudkan. Papua yang dulu dianggap tertinggal dalam urusan digital, kini telah menjadi contoh sukses dalam mengadopsi teknologi untuk pembangunan ekonomi yang lebih merata.
Bank Indonesia dalam hal ini tak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak perubahan. Melalui edukasi, pelatihan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak lokal, BI Papua menunjukkan komitmennya untuk menjadikan ekonomi digital sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Papua.
Langkah-langkah ini juga sejalan dengan visi besar pemerintah dalam menciptakan smart city yang tidak hanya pintar dari sisi teknologi, tetapi juga transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan mendigitalisasi pembayaran retribusi dan pajak, pemerintah daerah juga turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi publik.
Bagi pelaku UMKM, QRIS membuka peluang lebih luas. Tidak hanya bertransaksi lebih mudah, mereka juga bisa memperluas pasar. Pelanggan dari berbagai kalangan, termasuk wisatawan maupun pendatang dari luar Papua, bisa bertransaksi secara digital tanpa hambatan.
Selain itu, sistem ini juga mempercepat integrasi Papua ke dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi bagian aktif dari transformasi digital yang sedang berlangsung di Indonesia.
Upaya Bank Indonesia mendorong penggunaan QRIS di Papua juga dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain yang menghadapi kendala serupa. Bahwa dengan pendekatan inklusif dan edukatif, transformasi digital bukan sesuatu yang mustahil.
Dalam konteks lebih luas, perkembangan ini menunjukkan bahwa digitalisasi adalah alat yang mampu memperkecil kesenjangan antarwilayah. Ketika daerah seperti Papua mampu mengejar ketertinggalan melalui adopsi teknologi, maka cita-cita Indonesia untuk tumbuh secara merata menjadi lebih nyata.
Bank Indonesia telah memulai langkahnya, dan Papua telah membuktikan bahwa mereka mampu mengimbangi langkah tersebut. Sekarang, tinggal bagaimana seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah terus menjaga momentum ini agar ekonomi digital di Papua bisa terus berkembang, memberi manfaat yang merata, dan menjadi model keberhasilan inklusi keuangan di Indonesia Timur.