JAKARTA – Stabilitas harga di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menjadi fokus perhatian utama para pemangku kebijakan. Bank Indonesia (BI) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama dalam menjaga inflasi tetap terkendali, terlebih di tengah fluktuasi harga pangan yang kerap terjadi secara musiman.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menjelaskan bahwa arah kebijakan pengendalian inflasi ke depan akan semakin mengedepankan pendekatan sinergis antar instansi, dengan memperkuat produksi serta distribusi pangan di daerah. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari tindak lanjut konkret terhadap arahan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah diluncurkan pemerintah pusat.
“Peningkatan produksi komoditas pangan strategis serta penguatan program offtaker menjadi langkah penting agar ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga, baik antar waktu maupun antar daerah,” kata Sri Darmadi dalam keterangannya.
Ia menyebut, stabilitas pasokan merupakan faktor krusial dalam mengantisipasi gejolak harga. Untuk itu, menurutnya, perlu ada langkah komprehensif mulai dari hulu, seperti produktivitas pertanian, hingga hilir berupa distribusi yang efisien dan berkelanjutan. Ketahanan pangan, lanjutnya, tidak hanya dibangun di dalam satu wilayah, tetapi harus ditopang oleh kerja sama antar daerah.
Sri Darmadi menekankan pentingnya Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam konteks ini. Menurutnya, pola sinergi yang terbangun antara daerah yang mengalami surplus produksi dan daerah dengan defisit pasokan akan mampu menstabilkan harga di pasaran dan menghindari kelangkaan.
“Sinergi antar pemerintah daerah harus diperkuat agar daerah yang mengalami kelebihan pasokan dapat menyalurkan ke daerah yang kekurangan, sehingga gejolak harga akibat kelangkaan dapat diminimalisir,” tegasnya.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi utama GNPIP, yang dikembangkan sebagai respons atas potensi lonjakan inflasi pangan yang kerap kali menjadi momok di berbagai wilayah Indonesia, termasuk DIY.
Di sisi lain, data empiris dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY turut mendukung urgensi penguatan strategi pengendalian inflasi ini. Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati, menyampaikan bahwa inflasi di wilayah tersebut sejauh ini masih mencerminkan tren nasional, meski bersifat fluktuatif.
“Komoditas bensin memiliki andil inflasi sebesar 5,57 persen, disusul beras dengan andil 5,04 persen. Ini menunjukkan bahwa pengendalian pada dua komoditas ini harus menjadi prioritas karena bobotnya yang signifikan dalam mempengaruhi laju inflasi di DIY,” jelas Herum.
Herum menilai penting bagi daerah untuk memetakan komoditas strategis di wilayah masing-masing guna merespons potensi lonjakan harga secara dini. Menurutnya, peta ini dapat menjadi landasan bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menyusun strategi kebijakan yang tepat sasaran.
“Utamanya, pemetaan perlu difokuskan pada komoditas dengan bobot besar dalam keranjang pengeluaran masyarakat serta yang historisnya memiliki gejolak harga tinggi,” ujarnya.
Selaras dengan itu, Sri Darmadi juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan kontribusi dari berbagai sektor. Sektor pertanian, transportasi, hingga perdagangan semuanya berperan penting dalam menjaga stabilitas harga.
Ia mencontohkan, produktivitas pertanian dapat ditingkatkan dengan pendampingan teknologi kepada petani lokal serta akses pembiayaan yang memadai. Sementara itu, dari sisi distribusi, peran pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran arus barang menjadi hal yang tak kalah penting.
Gangguan distribusi, utamanya yang disebabkan oleh buruknya infrastruktur transportasi, menurutnya dapat berdampak langsung pada lonjakan harga di tingkat konsumen. Oleh karena itu, perbaikan jalan, ketersediaan armada, hingga efisiensi logistik harus menjadi perhatian serius.
“Gerakan ini harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret di tingkat daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, BI, BPS, pelaku usaha, hingga masyarakat,” tutur Sri Darmadi lagi, menegaskan urgensi implementasi GNPIP yang tidak hanya bersifat seremonial.
Ia juga menambahkan bahwa inflasi yang terkendali memberikan efek ganda yang sangat positif bagi perekonomian. Selain menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Terlebih lagi, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, Yogyakarta dituntut untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok demi menciptakan kenyamanan bagi wisatawan dan mendukung para pelaku usaha lokal, seperti UMKM dan pedagang pasar tradisional.
Sementara itu, BPS DIY juga berupaya menjaga akurasi data harga sebagai dasar penyusunan kebijakan. Herum Fajarwati mengungkapkan bahwa pihaknya secara rutin melakukan survei dan pemantauan harga baik di pasar tradisional maupun modern. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses penghitungan inflasi dan untuk menyediakan informasi terkini yang akurat.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif memantau harga dan mengedukasi diri tentang pentingnya belanja bijak. Menurutnya, perilaku konsumsi yang lebih rasional akan membantu menekan permintaan berlebihan pada komoditas tertentu yang sering menjadi pemicu inflasi musiman.
Dengan langkah-langkah terintegrasi yang mencakup peningkatan produksi, distribusi yang lancar, edukasi publik, serta pemantauan data yang presisi, Sri Darmadi dan Herum optimistis bahwa inflasi di DIY dapat dijaga dalam rentang sasaran nasional. Keberhasilan ini diharapkan tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi pondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.